Menu

Mode Gelap
Komitmen Indonesia Mengembangkan Energi Hijau Pemerintah RI Kantongi Keputusan Investasi Akhir Proyek UCC Tangguh Momen HGN 2024, Mendikdasmen: Pentingnya Guru Sebagai Agen Pembelajaran dan Peradaban PLN Siapkan Langkah Strategis Datangkan Investasi Hijau untuk Transisi Energi 24 Tahun Pengadilan HAM: Keadilan yang Terus Disandera Bahasa Daerah Harus Diperkenalkan Lewat Platform Teknologi Terkini

Nasional

Komitmen Indonesia Mengembangkan Energi Hijau

badge-check


					Dok Kementerian Keuangan Perbesar

Dok Kementerian Keuangan

JAKARTA | Upaya Indonesia dalam pengembangan energi hijau sangat relevan dengan komitmen G20 untuk mempercepat pendanaan transisi energi, termasuk target untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan global.

Menurut Deni Surjantoro selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan dalam keterangan resminya pada (21/11), Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini untuk menarik investasi internasional dan teknologi dalam mendukung target transisi energi nasional, termasuk pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik (Electric Vehicle).

“Indonesia berkomitmen untuk ikut menurunkan emisi karbon untuk mencegah pemburukan perubahan iklim yang memberikan dampak buruk bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia,” ungkap Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diterangkan oleh Deni.

Selain itu, para pemimpin G20 juga menyoroti pentingnya Dana Pandemi (Pandemic Fund) dan peran Gugus Tugas Bersama Keuangan dan Kesehatan (Joint Finance and Health Task Force) dalam meningkatkan kesiapsiagaan global terhadap pandemi.

Hal ini memberikan manfaat langsung bagi Indonesia dalam membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh.

“Hibah dari Dana Pandemi dapat digunakan untuk mendukung kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi, serta memperkuat fasilitas kesehatan, termasuk pengadaan alat kesehatan dan vaksin,” ujar Deni.

Sementara, diskusi tentang Solusi Perpajakan Dua Pilar (Two-Pillar Solution) dan kerangka kerja perpajakan internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (United Nations) juga menjadi pembahasan utama dalam KTT kali ini.

Kesepakatan pada Solusi Perpajakan Dua Pilar memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan multinasional melalui pengenaan pajak minimum global.

Selain itu, kerangka kerja perpajakan internasional oleh PBB menciptakan ruang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan global, memastikan kebijakan pajak internasional yang adil, dan mengatasi tantangan erosi basis pajak (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS).

Selain pada sesi utama, Deni mengatakan bahwa Menteri Keuangan juga turut mendampingi Presiden RI dalam pertemuan bilateral dengan para Kepala Negara, di antaranya dari Qatar dan India.

“Beberapa topik yang dibahas pada pertemuan bilateral ini meliputi kerja sama strategis dalam bidang ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan investasi transisi energi,” jelas Deni.

Harapannya, pembahasan ini dapat memperkuat hubungan bilateral dan mendorong masuknya investasi yang mendukung prioritas nasional Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran dan partisipasi aktif Indonesia dalam KTT G20 merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam mendukung kerja sama multilateral, memperjuangkan kepentingan nasional, dan berkontribusi pada solusi tantangan global. (*)

Baca Lainnya

Pemerintah RI Kantongi Keputusan Investasi Akhir Proyek UCC Tangguh

25 November 2024 - 19:25 WIB

Momen HGN 2024, Mendikdasmen: Pentingnya Guru Sebagai Agen Pembelajaran dan Peradaban

25 November 2024 - 19:16 WIB

PLN Siapkan Langkah Strategis Datangkan Investasi Hijau untuk Transisi Energi

24 November 2024 - 20:59 WIB

24 Tahun Pengadilan HAM: Keadilan yang Terus Disandera

24 November 2024 - 11:06 WIB

Trending di Nasional