Jayapura, Euforia.id | Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Suzana Wanggai selaku penanggung jawab Desk Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada rapat monitoring perdana di Sekretariat Desk PSU menyampaikan empat poin utama, satu di antaranya meminta Komisi Pemilihan Umum memastikan PSU berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu.
Dalam arahannya, Pj Sekda Papua menekankan pentingnya sinergi dan kesiapan seluruh pihak dalam menyukseskan PSU Pilgub Papua yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025.
Ia menyampaikan beberapa poin utama, di antaranya KPU diminta memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu.
Lalu Dana hibah yang telah disalurkan kepada KPU, Bawaslu, dan TNI/Polri harus dimanfaatkan secara maksimal demi kelancaran proses PSU.
Kemudian Seluruh koordinasi dan pertemuan antar-stakeholder agar dipusatkan di Sekretariat Desk PSU, dan Bawaslu diminta memperkuat pengawasan, khususnya pada media sosial yang mulai diwarnai tensi politik tinggi, baik pada tahapan persiapan, pelaksanaan, maupun rekapitulasi.
“Kita ingin memastikan bahwa PSU berjalan secara tertib, aman dan sesuai jadwal. Seluruh pihak harus bekerja profesional dan transparan, serta menjaga netralitas agar tidak mencederai proses demokrasi,” kata Suzana.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel dan terukur. Dana hibah yang telah diberikan harus benar-benar difokuskan untuk mendukung kelancaran PSU.
Sementara itu, Asisten I yang juga selaku Ketua Desk PSU, Yohanes Walilo mengimbau seluruh anggota Desk untuk terus memperkuat koordinasi dan menyampaikan update data terkait tahapan PSU, termasuk kondisi sosial dan keamanan di tengah masyarakat.
“Saya minta kepada semua untuk turut serta mensosialisasikan agenda Demokrasi ini kepada publik, agar masyarakat Papua dapat menyalurkan hak politiknya secara damai dan aktif pada 6 Agustus 2025 mendatang,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, KPU Papua yang diwakili salah satu Pejabat dibidang Kesekretariatan, memaparkan perkembangan tahapan PSU dan proses distribusi logistik ke 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua, yang saat ini disebut masih sesuai dengan jadwal yang ada.
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin, juga turut menyampaikan tinadak lanjut atas sejumlah temuan di lapangan terkait tahapan pencalonan dan kampanye, serta beberapa aduan langsung dari masyarakat dan limpahan aduan masayarakat yang disampaikan kepada Bawaslu RI.
Perwakilan TNI/Polri juga memberikan masukan terkait aspek keamanan dan distribusi logistik. Mereka menekankan perlunya mitigasi terhadap potensi hambatan geografis serta pentingnya koordinasi dengan lembaga intelijen seperti BIN dan BAIS untuk antisipasi dini berbagai potensi kerawanan.
Rapat monitoring ini menjadi langkah awal strategis untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam rangka menyukseskan PSU Pilgub Papua yang demokratis, aman, dan partisipatif.
