Jayapura, Euforia.id | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat Gubernur Papua, Senin (7/7/), menggantikan Ramses Limbong yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama satu tahun.
Dinukil dari laman Pemprov Papua, Papua.go.id, dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa pelantikan ini meskipun dilaksanakan secara sederhana, tetap memiliki makna strategis dan penting.
Menurut Mendagri, Papua merupakan wilayah yang memerlukan perhatian khusus, baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan.
Mendagri menyampaikan apresiasi atas kinerja Pj Gubernur sebelumnya, Ramses Limbong, yang dinilai berhasil menjaga stabilitas daerah, membangun komunikasi lintas elemen, dan mendukung agenda nasional di Papua selama satu tahun terakhir.
Dengan latar belakang sebagai mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. A. Fatoni dinilai sangat tepat untuk memimpin Provinsi Papua dalam fase transisi yang penuh tantangan.
Pada kesempatan yang sama Agus Fatoni menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden melalui Mendagri. Ia menyatakan siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Papua.
“Saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya sangat membutuhkan kerja sama dari semua pihak — Forkopimda, ASN, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa yang ada di Provinsi Papua,” ujarnya.
Semenatara itu Ramses Limbong yang menjabat sebagai Pj Gubernur Papua 2024/2025, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama menjabat.
Ia menyatakan bahwa pelantikan Pj Gubernur baru merupakan hal biasa dalam dinamika pemerintahan.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, para ASN, serta seluruh stakeholder yang telah bekerja sama dan mendukung selama masa tugas saya. Semoga kepemimpinan baru dapat melanjutkan upaya-upaya yang telah dirintis untuk kebaikan masyarakat Papua,” ungkap Ramses.
Pelantikan ini menjadi momen penting dalam memperkuat keberlanjutan pemerintahan dan stabilitas di Provinsi Papua. Pemerintah pusat berharap Pj Gubernur yang baru dapat mengakselerasi pelayanan publik, membangun harmoni sosial, serta menyukseskan agenda-agenda strategis pemerintahan, termasuk pelaksanaan PSU di Provinsi Papua.
Mendagri juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani oleh Pj Gubernur yang baru:
1. Penurunan Kapasitas Fiskal, Kondisi fiskal di Papua saat ini cukup menantang, ditandai dengan turunnya kapasitas keuangan daerah, dan sekitar 30–35% dari total APBD dihabiskan untuk belanja pegawai, sementara pelayanan dasar masyarakat masih belum optimal.
2. Distribusi ASN dan Dampak DOB, Pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), distribusi aparatur sipil negara (ASN) belum merata ini tentunya menjadi beban bagi Provinsi Papua.
3. Permasalahan Ketimpangan Belanja-Pendapatan, Hampir seluruh provinsi di Tanah Papua mencatatkan belanja daerah yang melebihi pendapatan. Hanya Provinsi Papua Tengah yang tercatat memiliki belanja rendah, namun hal ini juga menjadi perhatian karena bisa mengindikasikan keterbatasan serapan anggaran.
4. Pembangunan Kantor Pemerintahan di DOB, Sejumlah DOB seperti Papua Selatan dan Papua Tengah telah memulai pembangunan kantor pemerintahan. Namun untuk Provinsi Papua Pegunungan, proses masih terhambat karena belum tercapainya kesepakatan terkait lokasi lahan.
5. Kondisi Politik Menjelang PSU, Papua akan menghadapi agenda penting berupa Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. PSU dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025. Mendagri berharap proses tersebut berjalan aman, tertib, dan damai, serta menyampaikan bahwa masalah pendanaan PSU telah disolusikan oleh pemerintah daerah.
6. Mendagri juga menekankan pentingnya konsolidasi internal dan penguatan tata kelola keuangan daerah.
