Jayapura, Euforia.id | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua telah menyampaikan laporan penyampaian hasil reses tahap kedua pada Rapat Paripurna, Senin (8/9/2025).
Laporan ini merupakan hasil dari kunjungan kerja selama enam hingga dua belas hari pada bulan Juli 2025 di tujuh daerah pemilihan (dapil), yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya program pemerintah.
Dalam laporan tersebut, Komisi I menemukan berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Di sektor infrastruktur, masyarakat di Dapil 3, yang mencakup Kabupaten Jayapura, masih membutuhkan pembangunan dasar seperti pemasangan lampu penerangan jalan, perbaikan drainase, dan pembangunan tanggul penahan banjir.
Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah kebutuhan akan pasokan air bersih dan perumahan yang layak bagi masyarakat.
Sementara itu, di bidang pendidikan, Komisi I menyoroti kondisi memprihatinkan di Dapil 4. Banyak bangunan sekolah dasar dan menengah pertama di wilayah tersebut yang terbengkalai selama bertahun-tahun, memaksa orang tua harus mengirim anak-anak mereka ke ibu kota provinsi untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Selain itu, masalah pembiayaan sekolah bagi masyarakat kurang mampu juga masih menjadi kendala di Dapil 3.
Di sektor kesehatan, laporan reses mengungkapkan bahwa Puskesmas di Dapil 5, meskipun sudah dibangun, tidak dapat beroperasi karena tidak adanya dokter dan petugas kesehatan. Kondisi ini menghambat pelayanan kesehatan esensial bagi masyarakat.
Komisi I juga menyinggung isu lingkungan dan ekonomi. Menanggapi temuan-temuan ini, Komisi I merekomendasikan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih, khususnya dengan membentuk koperasi simpan pinjam sebagai modal bagi ibu rumah tangga.
Komisi I juga mengusulkan adanya bimbingan dan pelatihan bagi pemuda untuk mendorong kewirausahaan. Seluruh rekomendasi ini diharapkan dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025 dan tahun anggaran 2026.
