Jayapura, Euforia.id | Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) telah menyampaikan laporan hasil resesnya, yang menyoroti sejumlah isu krusial di Provinsi Papua, terutama terkait kesejahteraan nelayan dan pembangunan infrastruktur.
Laporan ini merupakan hasil dari forum komunikasi langsung antara anggota dewan dan masyarakat.
Pada Rapat Paripurna DPR Papua dengan agenda penyampaian laporan hasil reses tahap kedua, Senin (8/9/2025), yang dibacakan oleh Johanes Wakum menyampaikan, Komisi II mendapati bahwa meskipun pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui investasi di sektor perikanan, kesejahteraan nelayan lokal masih tergolong rendah.
Hal ini menjadi masalah yang perlu diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah daerah. Komisi II menekankan pentingnya program perikanan yang berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan sekadar program rutin.
Bantuan yang konkret dan berkelanjutan, seperti pengadaan motor tempel, alat tangkap, dan jaring, sangat dibutuhkan oleh nelayan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Selain isu perikanan, Komisi II juga menerima berbagai usulan prioritas pembangunan infrastruktur dari masyarakat. Pembangunan infrastruktur dianggap sangat penting untuk mengurangi ketertinggalan dan meningkatkan daya saing wilayah.
Beberapa usulan utama yang disampaikan oleh masyarakat meliputi:
Pembangunan ruas jalan Botawa-Kalibiru di Kabupaten Waropen, dan pembangunan ruas jalan dan jembatan di sejumlah daerah.
Dalam sektor kesehatan, masyarakat menyoroti kebutuhan akan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Waropen. Usulan ini mencakup pembangunan gedung perawat dengan kapasitas 100 orang serta sarana pendukung lainnya.
Laporan reses ini menyimpulkan bahwa kegiatan reses sangat penting untuk diadakan secara periodik.
Reses berfungsi sebagai forum komunikasi yang ideal antara anggota dewan dan masyarakat, memungkinkan anggota DPRP untuk menyerap ide, kritik, tuntutan, dan saran secara langsung.
”Aspirasi yang nyata dan murni yang berkembang di tengah masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius,” demikian bunyi laporan tersebut.
Hasil reses ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam menyusun program-program pembangunan di masa depan agar selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
