Jayapura, Euforia.id | Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) telah menyelesaikan masa reses tahun 2025. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan mengevaluasi langsung pelaksanaan program pemerintah di lapangan.
Hasil reses Komisi IV mendapati masih adanya berbagai kesenjangan signifikan dalam infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi, terutama di wilayah pedesaan.
Anggota dewan dari Komisi IV mendengarkan langsung keluhan warga mengenai berbagai isu krusial yang mereka hadapi sehari-hari.
Laporan hasil reses menyoroti kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. Warga mengeluhkan jalan dan jembatan—kondisi jalan dan jembatan yang tidak memadai, bahkan banyak yang masih berupa jalan tanah.
Akses internet dan listrik—terbatasnya akses internet dan tidak adanya penerangan jalan di beberapa area.
Fasilitas umum—tidak adanya terminal, kurangnya fasilitas untuk gereja, dan tidak memadainya fasilitas lapangan olahraga.
Air bersih dan irigasi—kelangkaan air bersih untuk warga dan tidak tersedianya irigasi teknis untuk pertanian. Dan ancaman banjir–saluran sungai yang tidak normal berpotensi menyebabkan luapan air dan banjir.
Masalah Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Di sektor ekonomi, ditemukan berbagai kendala yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).
Di sektor perikanan, nelayan masih menggunakan perahu dan alat tangkap tradisional, sehingga hasil tangkapan tidak maksimal.
Di sektor UMKM dan pariwisata, lemahnya permodalan menjadi masalah utama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri pariwisata lokal yang dikelola oleh OAP.
Yermia Yoseph Yanggu Wouw yang membacakan laporan reses Komisi IV menekankan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat bukanlah sekadar permintaan, melainkan cerminan kebutuhan nyata yang harus direspon oleh pemerintah.
”Aspirasi ini adalah wujud penghormatan terhadap martabat warga sebagai pemilik kedaulatan. Setiap aspirasi yang ditampung dan ditindaklanjuti bukan hanya memperkuat legislasi kami sebagai wakil rakyat, tetapi juga meneguhkan nilai filosofi bahwa kekuasaan sejati lahir dari rakyat dan kembali kepada rakyat,” ujarnya.
Laporan hasil reses ini akan menjadi dasar bagi Komisi IV DPR Papua dalam menyusun kebijakan, program, dan alokasi anggaran di tingkat provinsi pada tahun mendatang.
