Jayapura, Euforia.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua telah menyelesaikan masa reses tahap kedua. Dalam laporan yang disampaikan pada Rapat Paripurna, Senin (8/9/2025), kelima komisi DPR Papua menyoroti berbagai permasalahan krusial yang ditemukan di lapangan.
Temuan utama mencakup kesenjangan signifikan di sektor infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah provinsi. Laporan ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan dan alokasi anggaran ke depan.
Rapat Paripurna DPR Papua (8/9/2025) menerima laporan reses dari lima komisi yang menyoroti masalah infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Berikut rangkuman temuan dari setiap komisi:
Komisi I
Komisi I fokus pada infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Ditemukan bahwa masyarakat di Dapil 3 (Kabupaten Jayapura) membutuhkan penerangan jalan, perbaikan drainase, dan tanggul penahan banjir. Masalah lain termasuk kurangnya pasokan air bersih dan perumahan layak.
Di bidang pendidikan, banyak bangunan sekolah di Dapil 4 terbengkalai. Di bidang kesehatan, puskesmas di Dapil 5 tidak beroperasi karena ketiadaan tenaga medis. Komisi I merekomendasikan pemerintah daerah untuk membentuk koperasi dan mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.
Komisi II
Komisi II menyoroti kesejahteraan nelayan dan pembangunan infrastruktur. Ditemukan bahwa kesejahteraan nelayan lokal masih rendah, sehingga perlu bantuan motor tempel, alat tangkap, dan jaring.
Masyarakat juga mengusulkan pembangunan jalan dan jembatan, termasuk ruas jalan Botawa-Kalibiru di Kabupaten Waropen, serta kelanjutan pembangunan RSUD Waropen.
Komisi III
Komisi III menemukan masalah di berbagai sektor. Di bidang infrastruktur, banyak jalan yang rusak atau belum diaspal. Di bidang kesehatan, ditemukan minimnya dokter dan perawat, terutama di RS Ramela Koya Barat, serta belum meratanya pelayanan BPJS.
Di bidang pendidikan, masih ada kekurangan fasilitas, guru, dan bahan ajar. Komisi ini juga menyoroti masalah bantuan sosial yang belum merata dan data penerima yang tidak aktif.
Komisi IV
Komisi IV menyoroti kesenjangan signifikan dalam infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi di pedesaan. Masalah infrastruktur mencakup jalan dan jembatan yang tidak memadai, keterbatasan listrik dan internet, serta kurangnya fasilitas umum.
Di sektor ekonomi, ditemukan kendala bagi nelayan dan UMKM, seperti alat tangkap tradisional dan kurangnya modal. Komisi IV menekankan bahwa aspirasi masyarakat harus direspons sebagai cerminan kebutuhan nyata.
Komisi V
Komisi V menerima banyak aspirasi terkait infrastruktur dasar di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom. Masyarakat mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, penambahan jaringan listrik, serta perbaikan drainase.
Di bidang kesehatan, masyarakat meminta agar proses pendaftaran pasien di RSUD Dok II Jayapura tidak dipersulit dan adanya pengobatan gratis untuk lansia. Selain itu, ada permintaan untuk bantuan rumah layak huni dan modal usaha.
