Jayapura, Euforia.id | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua kembali menunjukkan perannya sebagai garda terdepan diplomasi perbatasan.
Pemprov Papua siap memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan bilateral tahunan dengan Papua Nugini (PNG) melalui forum Border Liaison Officer Meeting (BLOM) yang akan diselenggarakan di Wewak, PNG, pada bulan Oktober mendatang.
BLOM menjadi platform krusial untuk membahas dinamika di sepanjang perbatasan kedua negara.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana Wanggai mengatakan Pemprov Papua akan membawa berbagai aspirasi masyarakat perbatasan, mulai dari masalah klasik seperti arus keluar-masuk penduduk, isu kewarganegaraan, hingga tantangan serius berupa praktik perdagangan ilegal dan penyelundupan barang.
Kerjasama Lintas Batas
Meskipun tantangan keamanan dan administrasi perbatasan menjadi bahasan, Suzana Wanggai menekankan, agenda utama BLOM adalah penguatan kerja sama lintas batas yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
”Isu ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan menjadi fokus pembahasan agar hubungan Indonesia dan PNG benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat perbatasan,” jelas Suzana.
Kerja sama yang sudah berjalan dan akan diperkuat dalam forum ini menunjukkan sinergi yang makin erat.
Di sektor pendidikan, PNG secara spesifik telah meminta dukungan tenaga pengajar Bahasa Indonesia. Di sektor kesehatan, Fasilitas medis di PNG menjajaki kolaborasi dengan laboratorium di Papua karena aksesibilitasnya yang lebih dekat, ketimbang harus menempuh jarak yang jauh ke pusat layanan mereka sendiri.
Lebih dari sekadar isu sosial, Suzana menambahkan kerja sama lintas batas ini memiliki dimensi strategis yang lebih luas dan berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
“Kerja sama lintas batas ini tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga dapat membuka peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya.
Rangkaian pembahasan perbatasan ini tidak berhenti di tingkat BLOM. Isu-isu yang diangkat diharapkan dapat terus bergulir ke forum yang lebih tinggi, yakni Joint Border Committee (JBC), hingga mencapai meja Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Papua Nugini.
Pola diplomasi ini memastikan suara dan kebutuhan masyarakat di perbatasan benar-benar menjadi perhatian strategis tingkat kepala pemerintahan kedua negara.
