Jayapura, Euforia.id | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memastikan seluruh layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura tetap berjalan normal tanpa gangguan. Kepastian ini menyusul penunjukan Andreas Pekey sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Jayapura, yang penugasan resminya diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen.
Penunjukan Plt Direktur RSUD ini adalah langkah cepat Pemprov untuk menjaga keberlanjutan pelayanan vital di sektor kesehatan, sekaligus memulai pembenahan internal tata kelola rumah sakit.
”Pemerintah harus memastikan seluruh layanan kesehatan berjalan tanpa gangguan. Karena itu, Plt Direktur ditunjuk agar roda pelayanan tetap berfungsi dan pembenahan tata kelola dapat segera dilakukan,” tegas Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen.
Andreas Pekey, yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur, menyatakan kesiapannya menjalankan mandat berat dari Gubernur Papua.
Ia menyebutkan, fokus utamanya adalah perbaikan fundamental pada sistem pelayanan dan manajemen rumah sakit agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tugas utama yang ditekankan langsung oleh Gubernur adalah menghilangkan praktik penolakan pasien.
”Penekanan utama dari Bapak Gubernur adalah tidak boleh ada lagi penolakan pasien. Semua masyarakat harus mendapatkan pelayanan, apa pun kondisinya,” kata Andreas.
Selain peningkatan kualitas pelayanan, Plt Direktur baru ini juga berjanji akan memperkuat sistem administrasi dan pendapatan rumah sakit.
Tujuannya adalah menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan transparan. Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya reformasi sektor kesehatan yang sedang digalakkan oleh Pemprov Papua.
Langkah penataan kepemimpinan ini tidak hanya terjadi di sektor kesehatan. Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Papua juga menyerahkan nota dinas penunjukan Jimmy S. Wanimbo sebagai Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua.
Penunjukan ini bertujuan memastikan fungsi manajerial BKD berjalan efektif agar seluruh proses kepegawaian tetap sesuai mekanisme.
Secara keseluruhan, penunjukan Plt di dua instansi vital ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Papua untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan efektif, dan memberikan jaminan pelayanan optimal kepada masyarakat di masa transisi kepemimpinan.
