JAYAPURA | APBD Perubahan Provinsi Papua tahun Anggaran 2024 sudah diketok pada Rapat Paripurna penetapan Raperdasi tentang perubahan APBD di Gedung DPRD Provinsi Papua, Kota Jayapura, Rabu (14/8) malam.
APBD Perubahan Provinsi Papua tahun 2024 menjadi Rp 4,295 triliun atau berubah dari APBD semula Rp 3,024 triliun dengan rincian pendapatan daerah 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 304,9 miliar atau 11,13 persen dari jumlah pendapatan APBD induk sebesar Rp 2,339 triliun menjadi 3,044 triliun.
Sedangkan belanja daerah pada perubahan APBD 2024 bertambah sebesar Rp 1,246 triliun atau 41,43 persen dari semula sebesar Rp 3,09 triliun menjadi sebesar Rp 4,255 triliun.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan dengan ditetapkannya APBD Perubahan 2024, DPR meminta kepada Pemerintah Papua untuk mengoptimalkan anggaran kepada hal-hal yang mendasar yang menjadi program-program prioritas, di antaranya sejumlah agenda nasional yang akan berlangsung dalam waktu dekat, seperti PON XXI, Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII dan Pemilukada.
“PON itu wajib ada pembiayaannya, Peparnas juga, dan juga Pemilukada dan kita jamin dana untuk Pemilukada semua sudah terpenuhi, juga ada beberapa agenda-agenda daerah yang menjadi prioritas, itu yang harus kita kawal,” kata Banua Rouw.
Tak hanya itu, prioritas lainnya yang menjadi fokus perhatian yakni pemberdayaan ekonomi OAP, jaminan TPP untuk ASN, dan juga pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kita pastikan itu semua ada dan aman. Kita juga memastikan pelayanan kesehatan itu akan berjalan dengan baik tidak ada kekurangan pembiayaan, maka dengan APBD ini juga kami sudah sahkan,” katanya.
Anggaran untuk menopang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Papua juga ada penambahan.
“RS Dok II Rp 24 miliar, RS Abe Rp 21 miliar, dan RS Jiwa Rp 18 miliar, itu sudah kita pastikan bahwa pembiayaannya ada, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu sampai dengan Desember, itu lah tugas DPR untuk memastikan itu,” jelasnya.
“Dan beberapa yang menjadi konsen kita adalah kita minta untuk penyerapannya harus lebih dioptimalkan, terutama pekerjaan-pekerjaan fisik yang masih banyak, tetapi penyerapannya masih rendah,” tambahnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong mengatakan penetapan Raperda tentang APBD Perubahan telah selesai dilaksanakan. Pihaknya akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.
“Seperti yang saya sampaikan tadi dengan anggaran yang ada akan kita optimalkan kepada yang bersifat prioritas jadi kita tidak ada penambahan tetapi kita mengoptimalkan, menggali sumber-sumber pajak atau retribusi resmi, jadi semuanya kita gunakan dan manfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” katanya. (Djaps)
