Jayapura, Euforia.id | Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memastikan kebijakan pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah tidak akan memengaruhi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Plt Kepala Bapperida Papua, Jimmy Alberto Thesia, menyampaikan bahwa pos anggaran yang terkait langsung dengan kesejahteraan pegawai, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), justru mengalami kenaikan signifikan.
“Kami tegaskan, tidak ada pengurangan dana transfer dari sisi Dana Alokasi Umum. Bahkan, DAU kita justru mengalami kenaikan sebesar Rp99 miliar,” terang Jimmy Thesia.
Menurut Jimmy, meskipun beberapa sumber dana transfer lain mengalami penurunan, beban pegawai Provinsi Papua yang mencapai sekitar 8.000 orang tetap menjadi prioritas. Oleh karena itu, skema TPP tetap dipertahankan.
“Kita tetap skenariokan TPP sebagai bentuk kesejahteraan untuk memotivasi pegawai dalam bekerja,” katanya.
Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan
Namun, Jimmy mengakui bahwa dampak dari pengurangan dana transfer pusat ini terasa pada aspek lain, yaitu penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
“Justru yang menjadi persoalan dari pengurangan dana transfer pusat ke daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan menjadi menurun dengan pengurangan dana transfer tersebut,” jelasnya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bapperida Papua akan melakukan penyesuaian strategis dalam perencanaan anggaran tahun 2026.
Selain menyelaraskan dengan visi-misi gubernur, pihaknya akan menerapkan pola pemilihan ‘program prioritas dari yang prioritas’.
“Saya yakin dengan kepemimpinan gubernur yang sekarang, ada skema yang dibuat oleh gubernur. Sehingga dampak terhadap kekurangan dana transfer bisa kita tutupi dan program pembangunan tetap berjalan,” pungkas Jimmy Thesia.
