Jayapura, Euforia.id | Gerakan Cipayung Plus Kota Jayapura dan Provinsi Papua menyampaikan 11 poin tuntutan dalam aksi unjuk rasa mereka di Halaman Kantor DPR Papua, Kota Jayapura, Senin (1/9/2025).
Pernyataan yang dibacakan oleh perwakilan mahasiswa ini menyoroti berbagai isu, mulai dari dugaan tindakan represif aparat hingga masalah kemiskinan dan eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua.
Berikut adalah 11 poin tuntutan dari Gerakan Cipayung Plus yang disampaikan oleh Rison Zul Akbar L Ketua Umum HMI Cabang Jayapura:
1. Berduka Cita atas Tragedi Kemanusiaan: Mereka menyampaikan duka cita mendalam atas berbagai peristiwa kebangsaan yang menimbulkan tangisan, patah tulang, tumpahnya darah, dan hilangnya nyawa.
2. Kecam Tindakan Represif Aparat: Mengecam keras tindakan represif, kriminalisasi, dan penghilangan nyawa yang dilakukan oleh aparat negara terhadap masyarakat dan pejuang di seluruh NKRI, khususnya di Papua. Mereka menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional yang dilindungi UUD 1945.
3. Desak Investigasi Transparan:
Meminta DPR Papua untuk mendorong investigasi yang transparan, profesional, dan akuntabel terhadap kasus kekerasan dan pembunuhan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan. Seluruh pihak yang terbukti bersalah, baik pelaku maupun pemberi perintah, harus diproses hukum seadil-adilnya.
4. Minta Evaluasi Penanganan Aksi:
Meminta DPR Papua dan Kapolda Provinsi Papua untuk melakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas aparat keamanan dalam penanganan demonstrasi, dengan mengedepankan pendekatan dialogis dan penghormatan hak sipil.
5. Cegah Militerisasi di Papua:
Mendesak DPR Papua dan Pemerintah Daerah untuk mencegah dan menghilangkan tindakan represif oleh militer di Tanah Papua, melalui pendekatan harmonis yang sesuai dengan kebudayaan setempat.
6. Tinjau Ulang Kenaikan Gaji DPR:
Mendorong DPR Papua untuk mengevaluasi dan meninjau kembali kenaikan gaji serta tunjangan DPR, mengingat situasi negara yang defisit dan tingginya angka kemiskinan. Anggaran tersebut diusulkan untuk dialokasikan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan daerah 3T di Papua.
7. Dukung Pengesahan RUU Penting: Mendorong DPR Papua untuk terlibat dalam pengesahan UU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
8. Hentikan Eksploitasi SDA:
Bersama Pemuda Katolik dan Badko HMI Tanah Papua, mendesak Menteri ESDM untuk segera menghentikan operasi eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat adat, seperti PSN di Provinsi Papua Selatan, Blok Wabu Papua Tengah, dan Nikel di Raja Ampat.
9. Hentikan Operasi Militer:
Menuntut Kapolri dan Panglima TNI untuk segera menghentikan pendorongan dan operasi militer di seluruh Tanah Papua.
10. Bebaskan Massa Aksi:
Menuntut pembebasan semua massa aksi yang ditangkap, baik di tingkat nasional maupun lokal.
11. Jaga Kondusivitas Papua:
Mengajak Pemerintah Daerah, Kapolda Provinsi Papua, DPR Papua, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas Papua sebagai Tanah Damai, khususnya dalam mencegah konflik horizontal.
Pernyataan ini ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah terlibat dalam perjuangan ini, menegaskan komitmen mereka untuk selalu berdiri bersama rakyat.
