Sorong, Euforia.id | Isu perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bangunan tak henti-hentinya menggerogoti ketahanan pangan Indonesia. Data Kementerian Pertanian mencatat, setiap tahun lebih dari 100 ribu hektare lahan subur lenyap, berubah menjadi perumahan, pertokoan, dan kepentingan lain. Dampaknya, produksi padi nasional anjlok dari 59,7 juta ton (2017) menjadi 54,3 juta ton (2022).
Di tengah tantangan nasional ini, masyarakat adat Moi Kelim di Kampung Adat Malasigi, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, juga menghadapi ancaman yang tak kalah serius.
”Alih fungsi lahan, ditambah keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap kebutuhan dasar, mengancam keberlangsungan hidup kami di Kampung Adat Malasigi yang terdiri dari 54 orang masyarakat adat Moi Kelim,” ungkap Absalom Dominggus Kalami.
Ancaman itu bukan hanya pada lahan, tetapi juga pada air bersih dan listrik, dua pilar penting untuk menjaga kehidupan dan tradisi.
Melihat kebutuhan mendesak ini, PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina EP Papua Field menggandeng warga Malasigi. Lahirlah Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bernama Desa Energi Berdikari (DEB).
Program ini bertujuan mengenalkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai kunci untuk menggerakkan peningkatan ekonomi, sosial, dan menjaga lingkungan di pedesaan.
Mata Air dari Tenaga Surya
Bagi masyarakat Malasigi, PLTS bukan hanya tentang penerangan. Ia adalah solusi untuk mendapatkan air.
”Melalui bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pelatihan dari Pertamina, kami mengolah air sungai menjadi air bersih,” jelas Absalom.
PLTS yang dipasang berfungsi menggerakkan pompa, yang bertugas mengalirkan sumber mata air dari jarak kurang lebih 800 meter ke lokasi penyaringan.
Hasilnya langsung dirasakan, masyarakat kini bisa mendapatkan sekitar 15 liter air bersih setiap dua hari.
Absalom juga memaparkan betapa besar penghematan yang didapat. Penggunaan PLTS berkapasitas 8,7 kWp (dengan baterai 10 kWh) telah memangkas beban biaya kebutuhan air bersih hingga 36 juta rupiah per tahun.
Ini merupakan perubahan besar, didukung penggunaan pompa air elektrik yang juga lebih ramah lingkungan.
Dampak energi bersih ini tidak berhenti pada air dan listrik. PLTS telah menjadi pendorong utama munculnya unit-unit usaha baru di bawah Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Belempe.
Noken, Keripik, dan Ekowisata
Kampung Malasigi kini mengelola aktivitas yang terintegrasi, antara lain Bird Watching sebagai bagian dari ekowisata minat khusus, perkebunan agroforestry yang berkelanjutan, pengolahan keripik pisang untuk dijual, dananyaman noken Belempe, tas tradisional yang memiliki nilai budaya tinggi.
Pemanfaatan PLTS tidak hanya hemat biaya, tetapi juga berkontribusi pada lingkungan dengan menurunkan emisi karbon hingga 9,022 ton CO2eq.
Dampaknya pada kesejahteraan warga terlihat nyata. Produktivitas dan pendapatan LPHK Belempe meningkat tajam, dari 1 juta rupiah menjadi 4 juta rupiah per bulan.
Peningkatan ini juga ikut mengurangi angka pengangguran dan memberdayakan 58 jiwa dari kelompok rentan.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa Desa Energi Berdikari merupakan solusi energi terbarukan untuk membangun kemandirian di desa.
”Saat ini, terdapat 173 program DEB yang berjalan dan tersebar di seluruh Indonesia. 70 persennya berada di luar pulau Jawa sebagai upaya pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri,” jelas Fadjar.
Program Malasigi menunjukkan keberhasilan yang terukur. Tingkat kepuasan masyarakat mencapai 90%, dengan 40 individu sebagai penerima manfaat langsung dan 200 individu penerima manfaat tidak langsung. Program ini juga telah menerima 6 penghargaan.
Melalui program DEB, Pertamina berupaya mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada energi, air, dan ekonomi kreatif, yang sejalan dengan semangat membangun dari desa dan mewujudkan pemerataan ekonomi.
Kampung Adat Malasigi, dengan cahaya dari matahari dan semangat dari Pertamina, telah membuktikan bahwa teknologi energi terbarukan bisa menjadi fondasi untuk kehidupan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
