Jayapura, Euforia.id | Lima fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menyampaikan pandangan umumnya terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Kamis (18/9/2025).
Rapat ini menjadi forum bagi setiap fraksi untuk menyampaikan evaluasi dan rekomendasi terkait perubahan anggaran yang diajukan oleh pemerintah provinsi.
Dalam pandangan umum Fraksi Golkar yang dilaporkan Yansen Monim, menyampaikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Papua tahun anggaran 2025 semula berjumlah Rp2,775 triliun dan bertambah Rp157,481 miliar lebih sehingga menjadi Rp2,933 triliun lebih.
Meskipun demikian, Fraksi Golkar mencatat adanya penurunan pendapatan sebesar Rp172 miliar lebih.
“Setelah membaca buku rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan rancangan program dan plafon anggaran sementara tahun 2025 yang disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat Papua serta melihat realita di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat, fraksi kami dapat menyampaikan pokok-pokok pandangan,” ujar Yansen.
Fraksi Golkar juga meminta penjelasan terkait realisasi 339 usulan program dari pokok-pokok pikiran dewan yang telah diserahkan, serta merekomendasikan agar 11 anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan segera dilantik.
Sementara itu, Fraksi Nasdem melalui Arifin Mansyur menilai dokumen rancangan perubahan APBD secara normatif sudah sesuai.
Namun, ia menekankan perlunya pengelolaan keuangan daerah yang semakin optimal dan efektif untuk mewujudkan visi pembangunan Papua, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
“Mengingat interval waktu pelaksanaan program dan kegiatan tersisa waktu dua bulan efektif, diharapkan supaya usulan kegiatan baru hendaknya difokuskan pada kegiatan non-fisik,” tutur Arifin.
Ia juga mengingatkan seluruh SKPD yang sedang melaksanakan kegiatan fisik untuk memperhatikan kualitas pekerjaan agar tidak terkesan “asal selesai”.
Pandangan paling kritis datang dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Graha Christie Mambay.
Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan dari eksekutif mengenai penurunan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, dan transfer pemerintah pusat. Selain itu, mereka mempertanyakan kenaikan belanja pegawai dan meminta klarifikasi terkait jumlah ASN di Papua.
“Hal ini juga menjadi catatan tersendiri bagi pejabat Gubernur Papua yang mengalami langsung kondisi nyata pemerintah di Provinsi Papua saat ini,” tegasnya.
Graha juga mengingatkan adanya utang daerah yang memiliki kekuatan hukum tetap berupa putusan Mahkamah Agung.
Dalam pandangan ringkasnya, Fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan yang diwakili oleh Bambang Mujiono menyoroti agar Raperdasi ini tetap berpedoman pada RPJMD dan RKPD.
Fraksi ini meminta Penjabat Gubernur untuk menyusun laporan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk semester satu dan dua sebagai pijakan dalam pembahasan.
“Fraksi Keadilan Pembangunan berharap untuk tidak terjadi lagi kesalahan dalam proses penyusunan APBD perubahan pada tahun-tahun yang akan datang,” harap Bambang.
Sebagai penutup, Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan yang diwakili oleh Yeyen menyatakan bahwa APBD Perubahan adalah instrumen yang bukan hanya teknis tetapi juga politis.
Menurutnya, APBD-P adalah momentum untuk melakukan koreksi arah pembangunan dan memastikan anggaran tetap berpihak pada rakyat kecil. Fraksi ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, seperti penguatan fasilitas pelayanan publik, inovasi pemungutan berbasis digital, dan penetapan target kinerja OPD yang seimbang.
“Rekomendasi ini bukan sekadar daftar teknis melainkan juga panduan moral dan politik agar penyusun APBD induk tahun 2026 lebih bermutu,” pungkas Yeyen.
