Jayapura, Euforia.id | Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menegaskan komitmennya untuk segera melakukan pembersihan dan pembenahan besar-besaran di jajaran rumah sakit (RS) milik Pemerintah Provinsi (Provinsi) Papua.
Langkah tegas ini diambil menyusul temuan masalah serius terkait tata kelola dan pelayanan di sejumlah fasilitas kesehatan daerah.
Dalam waktu dekat, Fakhiri memastikan akan terjadi penggantian direktur serta perombakan total terhadap manajemen rumah sakit “plat merah” yang dinilai tidak bekerja secara maksimal.
Gubernur Fakhiri menyatakan, pembenahan manajemen RS menjadi prioritas utama pemerintahannya. Keputusan merombak jajaran pimpinan ini didasari oleh banyaknya keluhan dan buruknya tata kelola yang ia temukan selama masa kampanye.
”Yang saya tahu dan saya dengar, manajemen RS pemerintah yang buruk. Tentunya itu bagian yang mau Pemerintah Provinsi benahi,” kata Gubernur Fakhiri.
Langkah tegas ini hanya tinggal menunggu hasil audit yang saat ini tengah berjalan di rumah sakit milik pemerintah. Fakhiri menjamin bahwa dalam satu hingga dua hari ke depan, akan ada pergantian direktur di rumah sakit yang bersangkutan.
Perombakan ini tidak hanya berhenti di kursi pimpinan. Gubernur Fakhiri menegaskan, restrukturisasi akan dilakukan secara menyeluruh.
“Pergantian ini tidak hanya menyasar pimpinan tertinggi (direktur), tetapi juga merombak total semua manajemen sampai dengan tingkat bawah,” tegasnya.
Selain pembenahan struktural, Gubernur Fakhiri juga memberikan arahan keras terkait etos pelayanan publik di fasilitas kesehatan. Ia mengkritik praktik yang selama ini sering mempersulit masyarakat dengan berbagai persyaratan administrasi.
Fakhiri meminta seluruh jajaran rumah sakit untuk memprioritaskan keselamatan dan pelayanan pasien tanpa birokrasi berbelit.
”Saya sudah bilang sejak awal, masyarakat harus dilayani baik. Saat mereka datang, layani dululah. Jangan tanya mana surat rujukan, ini mana, itu mana, BPJS mana. Jangan, silahkan layani dulu,” ujarnya.
Di bawah kepemimpinannya, Fakhiri menekankan, tidak boleh ada lagi masyarakat yang merasa diabaikan saat membutuhkan layanan kesehatan, karena hal tersebut adalah tanggung jawab penuh pemerintah.
Pembenahan total ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan memastikan rumah sakit milik pemerintah berfungsi maksimal sebagai rujukan utama bagi seluruh masyarakat di Papua.
