Euforia.id | Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menegaskan, percepatan pembangunan di Tanah Papua harus dimulai dari penguatan konektivitas antar wilayah. Hal ini menjadi kunci utama untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru dan memastikan pemerataan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat di daerah pegunungan dan pedalaman.
Penegasan tersebut disampaikan Fakhiri usai menghadiri pertemuan strategis dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama lima gubernur Daerah Otonom Baru (DOB) se-Tanah Papua di Kantor Kemenko Infra, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
Pertemuan tersebut berfokus pada agenda percepatan pembangunan Papua, meliputi pembukaan kawasan ekonomi baru, peningkatan akses transportasi darat, laut, dan udara, serta penyelesaian Jalan Trans-Papua sebagai prioritas utama konektivitas di kawasan timur Indonesia.
Trans-Papua Kualitas Baik Tembus Sehari
Gubernur Fakhiri secara spesifik menyoroti pentingnya Jalan Trans-Papua yang berkualitas.
“Pembangunan Papua tidak bisa dilepaskan dari upaya memperkuat konektivitas. Jalan Trans Jayapura–Wamena, misalnya, harus benar-benar tembus dan berkualitas baik,” ujar Fakhiri.
”Kalau jalur ini berfungsi maksimal, hasil pertanian dari Keerom dan Kabupaten Jayapura bisa tiba di Wamena hanya dalam satu hari.”
Menurut Fakhiri, konektivitas yang baik adalah katalis bagi tumbuhnya pusat ekonomi baru. Ketika jalur transportasi darat, laut, dan udara saling terhubung, distribusi logistik akan lebih cepat, biaya menurun, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara nyata.
“Kita ingin Papua tumbuh merata. Jangan hanya pesisir dan kota yang maju, tapi daerah pegunungan juga harus bisa menikmati akses dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau,” tegasnya.
Fokus pembangunan ke depan, jelas Fakhiri, adalah membuka jalur darat baru dari Wamena menuju Puncak, Puncak Jaya, hingga Intan Jaya dan Papua Tengah. Jalur ini diyakini akan menciptakan simpul-simpul ekonomi baru di sepanjang lintasannya.
Selain infrastruktur jalan, Pemerintah Provinsi Papua juga mendorong penguatan armada laut dan logistik, khususnya untuk wilayah pesisir utara seperti Sarmi, Yapen, dan Waropen.
“Papua membutuhkan dukungan armada laut yang memadai agar mobilitas barang dan jasa antar kabupaten bisa berjalan cepat dan efisien,” tambahnya.
Fakhiri menyambut positif komitmen Pemerintah Pusat melalui Kemenko Infra dan kementerian teknis lainnya. Ia menilai, kehadiran Menko AHY membawa semangat baru dalam membangun Papua secara berkelanjutan dan berkeadilan.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Menko AHY yang ingin memastikan Papua mendapatkan perhatian serius. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan seiring, saling menguatkan agar pembangunan tidak lagi bersifat parsial, tapi terintegrasi,” jelasnya.
Sinergi lintas pemangku kepentingan, lanjutnya, adalah fondasi agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama di daerah tertinggal dan pedalaman.
Fokus Kesejahteraan dan SDM OAP
Di akhir pertemuan, Gubernur Fakhiri juga menegaskan bahwa pembangunan Papua harus berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.
Ia berharap seluruh program pembangunan tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP).
“Papua punya potensi besar, baik sumber daya alam maupun manusia. Tugas kita adalah memastikan pembangunan berjalan adil dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Kalau masyarakat sejahtera, Papua akan damai,” pungkas Gubernur Fakhiri.
