Biak, Euforia.id | Gubernur Papua Matius D. Fakhiri bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tiba di Kabupaten Biak Numfor, Senin (12/1/2026). Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan jelang kedatangan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan tiba di “Kota Karang” pada Selasa (13/1).
Dalam rombongan tersebut, Gubernur Fakhiri didampingi Panglima Kodam XVIII/Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim dan Wakapolda Papua Brigjen Pol Faisal Ramadhani.
Kedatangan mereka disambut langsung oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra beserta jajaran pemerintah daerah.
Setibanya di lokasi, Gubernur Papua segera memimpin rapat koordinasi terbatas di Gedung Negara Biak. Agenda utama rapat meliputi pembahasan detail teknis serta pengamanan kunjungan Wapres, mulai dari saat kedatangan hingga keberangkatan menuju Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
“Semua unsur yang terlibat harus menyiapkan secara detail. Tidak hanya acara, tetapi juga alur kedatangan dan keberangkatan agar berjalan tertib dan lancar,” tegas Fakhiri.
Ia menekankan, pengamanan harus dilakukan secara menyeluruh, baik terbuka maupun tertutup, melalui koordinasi solid antara TNI, Polri, dan instansi terkait.
Fakhiri meminta seluruh kegiatan Wapres selama di Biak Numfor terjaga keamanannya dengan ketelitian ekstra.
Selain aspek keamanan, Fakhiri mengingatkan pentingnya komunikasi antarpihak untuk menghindari miskomunikasi. Ia berharap seluruh aparatur pemerintah dan instansi terkait bekerja dalam satu komando.
Senada dengan hal tersebut, Pangdam XVIII/Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim memastikan skema pengamanan telah siap matang dengan mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.
“Saya sudah perintahkan agar pengamanan dilakukan sesuai SOP dan tetap humanis. Jangan sampai ada tindakan yang menimbulkan kesan kurang baik di tengah masyarakat,” ujar Amrin.
Kunjungan kerja Wapres Gibran di Biak Numfor diagendakan untuk meninjau Sekolah Rakyat (SR) di Distrik Biak Timur.
Sekolah yang dibangun di lahan seluas 10 hektare ini menyediakan fasilitas lengkap, mulai dari asrama, makan, seragam, hingga perangkat laptop.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk memberikan pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Program yang berjalan sejak 2025 ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam pemerataan kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Papua.
