Jayapura, Euforia.id | Gubernur Provinsi Papua, Matius Fakhiri, mendesak semua pemerintah daerah di Papua untuk memperkuat kolaborasi total guna mempercepat pemerataan pembangunan dan mengatasi kesenjangan antarwilayah yang masih parah.
Meskipun Gubernur mencatat adanya peningkatan dalam pengeluaran riil per kapita masyarakat Papua menjadi Rp11,037 juta per tahun atau naik 2,69 persen, disparitas antarwilayah tetap menjadi sorotan tajam.
Gubernur mencontohkan, Kota Jayapura telah mencapai kategori “Sangat Tinggi” dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun di sisi lain, Kabupaten Mamberamo Raya masih berada di kategori “Rendah.”
”Disparitas ini mencerminkan tantangan nyata yang menuntut kerja keras, inovasi, dan keberpihakan kita dalam memastikan hasil pembangunan dirasakan merata di seluruh pelosok Papua,” tegas Fakhiri.
Ia menjelaskan, arah pembangunan Papua akan bertumpu pada visi besar “Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis.”
Untuk mewujudkan visi itu, Pemerintah Provinsi menetapkan lima misi utama, yakni penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat, dan produktif, pemantapan keamanan dan kedamaian sebagai prasyarat pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk keadilan dan pemerataan.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas SDM yang sehat dan produktif menjadi kunci keberlanjutan pembangunan.
Gubernur juga memberikan apresiasi kepada para kepala daerah yang berhasil menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan ekstrem, dan menjaga stabilitas inflasi di wilayah masing-masing.
Ia menyebut peran Forkopimda dan instansi vertikal yang ikut mendukung berbagai program strategis, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Program 3 Juta Rumah.
Fokus Penanganan Stunting dan Sinergi Lintas Sektor
Gubernur meminta agar setiap program daerah dijalankan dengan koordinasi lintas sektor agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Secara khusus, ia menugaskan kepala daerah untuk memperkuat peran Tim Penggerak PKK dan Posyandu di tingkat kampung dalam penanganan stunting karena mereka menjadi garda terdepan pelayanan sosial dasar.
”Momentum positif ini harus dijaga dengan sinergi nyata antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan masyarakat,” katanya.
Ia menilai keberhasilan pembangunan Papua sangat bergantung pada tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Di akhir Rakerda, Gubernur juga menugaskan Bapperida Papua untuk menindaklanjuti dan menyatukan semua usulan dari bupati dan wali kota.
Masukan ini akan diintegrasikan dalam kesepakatan bersama sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua yang terpadu dan berkelanjutan.
