Jayapura, Euforia.id | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua serta rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang telah diserahkan pada Rapat Paripurna, Senin (8/9/2025) malam.
Penjabat Sekda Papua, Suzana Wanggai menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses dan hasil kerja pansus.
“Hasil reses DPR Papua merupakan masukan penting bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan program pembangunan, sedangkan rekomendasi Pansus TLHP BPK RI akan ditindaklanjuti sebagai upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih baik, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa Pemprov akan menindaklanjuti hasil reses sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Sebelumnya, Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M. Monim, menegaskan bahwa reses adalah kewajiban konstitusional anggota dewan.
Reses Tahap II yang telah dilaksanakan di berbagai daerah pemilihan (dapil) menghasilkan sejumlah temuan penting terkait kebutuhan masyarakat.
Di antara temuan tersebut adalah permintaan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, kebutuhan akan akses layanan kesehatan yang lebih memadai, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan ketersediaan guru.
Selain itu, aspirasi lain yang muncul adalah usulan program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti bantuan modal usaha dan pelatihan bagi pelaku UMKM.
Melalui sinergi antara DPR Papua dan Pemerintah Provinsi, diharapkan aspirasi dari hasil reses ini dapat diwujudkan dalam program kerja yang tepat sasaran.
Sementara itu, rekomendasi dari Pansus akan menjadi dasar untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
