Menu

Mode Gelap

Papua

Ini yang Akan Menjadi Fokus Asosiasi DPR Se-Tanah Papua

badge-check


					Pertemuan DPR Papua dengan DPR Papua Barat - dok Humas Sekretariat DPR Papua Perbesar

Pertemuan DPR Papua dengan DPR Papua Barat - dok Humas Sekretariat DPR Papua

Jayapura, Euforia.id | Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Se-Tanah Papua rencananya akan dibentuk pada 2 Mei 2025. Asosiasi itu digagas untuk menjadi wadah menuangkan konsep pemikiran para wakil rakyat dari enam Provinsi di Tanah Papua.

“Kita sepakat untuk membentuk asosiasi DPR Se-Tanah Papua, supaya menanggapi isu-isu lokal yang ada di sini. Ada banyak hal terutama yang menjadi konsen kita yaitu terkait instruksi presiden itu akan dibahas juga,” kata Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, Selasa (15/4/2025).

Ia mengungkapkan pada pertemuan dengan DPR Papua Barat melalui Bapemperda mereka
turut menyerahkan beberapa konsep pemikiran yang nantinya akan dikoordinasikan bersama dengan DPR-DPR Bapemperda yang ada di Tanah Papua.

“Sehingga setelah proses aklamasi pada tanggal 2 Mei itu kita mungkin akan bahas lagi terkait hasil yang tadi Bapemperda Papua Barat sudah buat pertama, itu akan kita bahas bersama,” ujar Bonai.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun menjelaskan pertemuan mereka dengan DPR Papua merupakan tindak lanjut pertemuan pertama merencanakan pembentukan asosiasi DPR se-Tanah Papua menyikapi terkait Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

“Dari hasil keputusan tersebut berdampak pada berbagai kebijakan Pemerintah Daerah terutama di daerah-daerah pemekaran baru, mereka dengan kepemimpinan Gubernur yang baru namun kemudian dihadapkan dengan efisiensi anggaran yang cukup besar. Hal tersebut kemudian kami dari DRP Se-Tanah Papua mencoba untuk meminta kebijakan dari Pemerintah Pusat agar kiranya bisa meninjau kembali perihal itu,” katanya.

Ia mengatakan sebagai wakil rakyat, mereka tak tinggal diam menyikapi persoalan yang timbul dari dampak efisiensi anggaran.

“DPR tidak tinggal diam dan kami yakin bahwa kalau langkah ini dilakukan dengan kajian yang tepat pasti Pemerintah Pusat punya pertimbangan lain,” ujarnya.

Baca Lainnya

DPR Papua Tetap Dukung Pelaksanaan PSU

18 April 2025 - 11:27 WIB

Pemprov Papua Siap Tindaklanjuti Rekomendasi DPR

17 April 2025 - 18:44 WIB

Legislator Sarankan Pemprov Papua Buka Kembali Akses Bandara Internasional Biak

17 April 2025 - 10:07 WIB

Komisi II DPR Papua Dorong Pengembangan Ekonomi Papua untuk Meningkatkan PAD

17 April 2025 - 09:20 WIB

Trending di Ekonomi