Euforia.id, Jayapura | Politisi Partai Nasdem, Herlin Beratrix Monim telah resmi dilantik sebagai Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua bersama tiga pimpinan definitif masa jabatan 2024-2029 yang berlangsung di Ruang Rapat DPR, Kota Jayapura, Selasa (7/1/2025).
Setelah dilantik, Herlin Beatrix Monim menyampaikan dirinya siap mengemban tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
“Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya merasa bersyukur sebagai perempuan diberikan tanggung jawab luar biasa dari partai dan kepercayaan ini tentu akan menjadi tanggung jawab yang besar,” katanya kepada wartawan.
Ia mengaku tidak mudah memikul tanggung jawab tersebut, namun ia siap memperjuangkan sumpah janji jabatan dan menjadi berkat lewat kerja-kerja nyata.
“Tidak mudah saya akan menjaga tanggung jawab ini untuk bisa menjadi berkat bagi rakyat dan bagaimana memperjuangkan sumpah dan janji jabatan kita, bagaimana memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat, tentu inilah yang menjadi beban dan kerja-kerja yang harus saya perjuangkan,” ujarnya.
Mewakili suara perempuan Papua, ia juga menyatakan jika dirinya bakal memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik.
Berdasarkan peraturan UU atau secara khusus PKPU mengatur bagaimana kemudian keterwakilan perempuan dalam dunia politik 30 persen menjadi syarat pencalonan, bukan menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kursi harus 30 persen.
“Oleh karena itu ini menjadi bagian ketika saya terlibat di dunia politik ini menjadi PR kami bagaimana kemudian tidak hanya menjadi syarat pencalonan tapi kemudian diwujudkan harus menjadi syarat mutlak menduduki jabatan di DPR Papua 30 persen harus diduduki oleh perempuan,” sebutnya.
Ia menambahkan perjuangan itu butuh kerjasama oleh semua pihak, tidak hanya di DPR tapi seluruh pihak, terutama gerakan dan organisasi wanita.
“Saya juga membuka diri bagi seluruh teman-teman yang terlibat dalam LSM maupun organisasi wanita lainnya untuk kita berdiskusi bersama bagaimana kita memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan yang kita tidak bisa bicara di luar parlemen,” ujarnya.
“Maka kita harus duduk di dalam sini untuk membicarakan kebijakan dan arah kebijakan pemerintah untuk menolong masyarakat di Tanah Papua, secara khusus perempuan,” pungkasnya.
