Euforia.id | Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi memulai penyusunan Rencana Operasional Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Papua Tengah. Langkah ini diawali dengan kegiatan sosialisasi yang digelar di Nabire guna memperkuat pengendalian perubahan iklim di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid pada Rabu (11/2) itu dihadiri oleh sekitar 180 peserta, baik luring maupun daring. Peserta terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhut, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Ketua Panitia sekaligus Kepala Balai Besar KSDA Papua, Johny Santoso, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan mendetailkan Rencana Operasional Nasional ke dalam dokumen tingkat provinsi.
”Penyusunan ini akan dilakukan melalui rangkaian tiga workshop dengan pendampingan dari Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FoRETIKA),” ujar Johny dalam laporannya.
Target Penurunan Emisi Nasional
Dewan Penasihat Ahli Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Ruandha Agung Sugardiman, menegaskan strategisnya peran sektor Forestry and Other Land Use (FOLU).
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194 Tahun 2025, sektor ini ditargetkan mampu mencapai penurunan emisi nasional sebesar -140 juta ton CO_2e pada tahun 2030.
”Ini merupakan bagian dari komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia untuk menekan dampak perubahan iklim global,” kata Ruandha saat membacakan sambutan Sekretaris Jenderal Kemenhut.
Dalam pemaparannya, tim ahli merinci sejumlah strategi utama mitigasi, di antaranya pengendalian deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari dan perhutanan sosial (target nasional 12,7 juta hektare), restorasi gambut dan rehabilitasi hutan, dan data konservasi keanekaragaman hayati dan penguatan penegakan hukum.
Data spasial menunjukkan Papua Tengah memiliki tantangan sekaligus potensi besar. Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah ini tercatat sebesar 571 hektare hingga akhir 2025.
Namun, cakupan aksi mitigasi sangat luas, mencakup kawasan konservasi dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) dengan total mencapai 40.749.958 hektare.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Kementerian Kehutanan optimistis Papua Tengah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan di Indonesia.
