Jayapura, Euforia.id | Stevanus Mandowen, Kepala Sekolah SD Negeri Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura berharap Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kota Jayapura bisa kembali menyalurkan alokasi dana untuk sekolah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang sudah lama terhenti.
Menurutnya, Kampung Mosso tempat ia mengajar letak geografisnya masih terbilang di wilayah terluar, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini.
Ia menuturkan tantangan utama yang dihadapi guru-guru di wilayah perbatasan adalah biaya hidup dan akses.
”Kami minta untuk bisa kembalikan dana 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang pernah diberikan atau dikucurkan oleh Pemerintah Pusat lewat Dinas Pendidikan Kota Jayapura,” kata Mandowen.
Ia mengatakan, dana 3T sangat krusial bagi para guru. Dana itu mereka terima dari tahun 2011 hingga 2017, namun sejak tahun 2018 sampai 2025 belum ada lagi penyaluran dana tersebut.
“Padahal kami butuhkan sekali, karena bisa membantu kami guru-guru yang tugas di perbatasan untuk bisa membeli kebutuhan di dalam rumah tangga kami masing-masing maupun untuk beli bensin dan lain sebagainya untuk akses ke kota,” jelasnya.
Mandowen mengungkapkan, sebagian besar guru tidak tinggal di Mosso dan harus bolak-balik karena tidak adanya perumahan guru yang memadai.
”Guru-guru ini rata-rata tinggal di Kota Jayapura. Ada yang tinggal Dok IX, Kota Raja, ada yang di Waena, ada di Koya Barat, ada yan di Skouw, dan mereka ke Mosso pulang pergi untuk mengajar. Perumahan hanya satu kopel (pasangan), untuk guru kepala sekolah,” ungkapnya.
Yang juga memberatkan para guru di SD Negeri Mosso, yakni harga bahan pokok yang cukup mahal dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Kota Jayapura.
“Saya bandingkan harga bahan pokok di Kota Jayapura, rata-rata gula satu bungkus itu Rp17.000 sampai Rp18.000. Tapi kalau di Kampung Mosso daerah perbatasan ini, gula satu bungkus itu Rp24.000 sampai Rp25.000,” pungkasnya.
