Jayapura, Euforia.id | Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, menegaskan bahwa proses pengangkatan 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang berasal dari jalur pengangkatan merupakan kewenangan penuh dari pihak DPRP.
”Anggota DPRP dari pengangkatan itu merupakan kewenangan dari DPRD untuk menjadwalkan. Dari sisi anggaran, tentu menjadi kewajiban pemerintah untuk menganggarkan seluruh kegiatan yang ada di DPRD, termasuk juga terkait dengan pengangkatan anggota DPRP,” jelas Fatoni.
Meski tidak menyebutkan secara rinci nilai anggaran yang dialokasikan, Pj Gubernur memastikan bahwa pemerintah siap memenuhi kebutuhan tersebut.
Menurutnya, segala kegiatan harus ditunjang dengan anggaran yang memadai, dan Surat Keputusan (SK) terkait pengangkatan ini pun sudah ada.
Pengangkatan 11 anggota DPRP ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Otonomi Khusus yang bertujuan untuk memberikan representasi lebih kuat bagi masyarakat adat Papua.
Dalam pandangan umumnya pada Rapat Paripurna materi Raperdasi Perubahan APBD 2025, Fraksi Golkar yang dilaporkan oleh Yansen Monim mengusulkan agar pelantikan terhadap 11 Anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan bisa segera dilakukan.
”Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.2./4267/OTDA tanggal 23 Juli 2025 Perihal Penyampaian Keputusan Mendagri Republik Indonesia tentang Peresmian Calon terpilih Anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan Periode 2024 – 2029,” katanya.
“Maka Pandangan dan Saran Usul Fraksi Partai Golongan Karya agar kiranya dapat dilakukan pelantikan dan pengambilan/sumpah janji terhadap 11 (sebelas) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui mekanisme Pengangkatan sisa masa jabatan Tahun 2024 – 2029.”
