Jayapura, Euforia.id | Pemerintah Provinsi Papua memastikan akan melakukan review terhadap usulan anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan tidak semua usulan anggaran akan disetujui, mengingat adanya kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat.
Kata Ramses, KPU Papua mengajukan tambahan anggaran PSU sebesar Rp 168 miliar, meskipun sebelumnya telah mendapat alokasi Rp 155 miliar untuk Pilkada 2024.
Selain itu, Bawaslu Papua mengusulkan anggaran sebesar Rp 151 miliar, sementara aparat keamanan mengajukan total anggaran pengamanan sebesar Rp 48 miliar.
“Kami akan melakukan review terhadap semua usulan anggaran ini. Tidak semua akan disetujui, terutama kegiatan yang tidak mendesak,” kata Ramses dinukil dari laman Pemprov Papua, papua.go.id, Rabu (5/3/2025).
Ia menambahkan bahwa masih ada sisa anggaran Pilkada sebelumnya sebesar Rp 47 miliar yang belum terpakai di KPU. Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan agar anggaran yang ada digunakan secara efisien sebelum menyetujui tambahan dana.
Meskipun ada upaya pengetatan anggaran, Ramses memastikan bahwa pelaksanaan PSU tetap akan berlangsung dengan lancar, aman, dan damai. Saat ini, KPU Papua masih berkoordinasi dengan KPU Pusat di Jakarta untuk menentukan jadwal pasti pelaksanaan PSU.
“Pemerintah Papua tetap berkomitmen mendukung PSU, tetapi dengan prinsip efisiensi dan transparansi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran APBD dan APBN. Salah satu langkah konkret yang akan diterapkan adalah menekan pengeluaran untuk kegiatan yang tidak terlalu penting.
“Saya sudah menekankan agar kegiatan seperti rapat cukup dilakukan di kantor, tidak perlu di hotel. Perjalanan dinas juga bisa diminimalkan dengan memanfaatkan teknologi, seperti rapat daring,” jelasnya.
