Jayapura, Euforia.id | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, Iman Djuniawal, menegaskan pengelolaan wilayah konservasi penyu membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi.
Hal ini disampaikan Djuniawal menanggapi perlunya program konservasi yang lebih terpadu, terutama mengingat lokasi konservasi berada di wilayah kabupaten/kota. Seperti di Kampung Skouw Yambe dan Kampung Yewena.
Menurut Djuniawal, program konservasi ini merupakan bagian integral dari implementasi Ekonomi Biru (Blue Economy) yang mengamanatkan penyelamatan terhadap biota-biota laut.
“Wilayah-wilayah konservasi penyu itu merupakan tanggung jawab bersama,” ujar Iman Djuniawal.
Ia menambahkan, program yang diberikan pada nilai konservasi ini harus ada sinergi antara kabupaten dan kota dengan provinsi karena berada pada wilayah tersebut.
Lebih lanjut, ia menekankan konservasi biota laut, seperti penyu, juga membuka peluang wisata yang signifikan.
Potensi ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Aspek dari konservasi itu juga merupakan peluang wisata yang harus diberikan, sehingga bisa menambah PAD bagi kota itu sendiri,” jelasnya.
Untuk mewujudkan hal ini, Djuniawal menyarankan agar dibuat proposal kegiatan spesifik yang diajukan oleh kelompok pengelola di tingkat bawah, yang kemudian bisa diusulkan untuk didanai.
Pihaknya menyatakan fokus DKP Provinsi secara umum adalah penyelamatan ekosistem, termasuk bakau (mangrove), terumbu karang, dan wilayah konservasi perikanan lainnya.
”Perlu adanya keseriusan dalam penanganan [konservasi] ini. Kota yang memiliki wilayah tersebut harus memprogramkan kegiatan yang bisa di-sharing (dibagi) dengan provinsi,” pungkasnya
