Euforia.id | Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan capaian signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hingga 20 Oktober 2025, lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah aktif beroperasi di seluruh Indonesia, menjangkau total 36.773.520 penerima manfaat.
Jumlah penerima manfaat tersebut mencakup anak usia PAUD, siswa dari jenjang SD hingga SMA, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menuturkan bahwa masifnya operasional SPPG ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mempercepat pemerataan akses gizi nasional.
“Capaian lebih dari 12.500 SPPG aktif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan Program MBG berjalan efektif dan merata. Setiap SPPG berperan penting sebagai dapur komunitas yang mengolah dan mewujudkan makanan bergizi dengan standar keamanan dan higienitas yang ketat,” ujar Dadan lewat siaran pers BGN, Senin (20/10).
Dadan menambahkan, perluasan jaringan SPPG terus dilakukan dengan memprioritaskan kebutuhan daerah, terutama wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Kami memastikan seluruh daerah memiliki akses yang setara terhadap layanan gizi. Prinsipnya, tidak boleh ada yang tertinggal dalam hal menyediakan gizi,” tegasnya.
Momentum ini menjadi penanda konsistensi pemerintah dalam memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi, menjadikan Program MBG sebagai inisiatif yang paling berdampak langsung pada kebutuhan dasar, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Selain fokus utama pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, program yang dimulai sejak 6 Januari 2025 ini juga terbukti memberikan dampak ekonomi yang luas.
Dadan menyebut, MBG berhasil membuka ribuan lapangan kerja baru dan menumbuhkan ekosistem kewirausahaan lokal di berbagai daerah.
“Banyak tenaga kerja terserap langsung di dapur SPPG, mulai dari juru masak, petugas distribusi, tenaga administrasi, hingga tenaga kebersihan. Program MBG telah menumbuhkan ekosistem kewirausahaan baru,” jelas Dadan.
Ribuan pemasok bahan pangan dan logistik di tingkat lokal, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kini menjadi bagian penting dari rantai pasok MBG. Partisipasi mereka meliputi penyediaan bahan pangan, bumbu, hingga jasa pengemasan.
Bahkan, program ini juga memicu munculnya industri turunan, seperti produsen nampan makanan, alat makan, dan peralatan dapur, yang diproyeksikan menjadi bagian penting dari ekosistem MBG di masa mendatang.
Di sisi lain, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan komitmen BGN untuk memperkuat aspek regulasi, pembinaan, dan komunikasi publik agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan mendapat dukungan masyarakat.
“BGN memastikan seluruh pelaksanaan program di lapangan berpedoman pada regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Kami juga aktif melakukan pelatihan terhadap SPPG di daerah agar pengelolaan dapur dan distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan,” tutur Khairul.
Dalam aspek komunikasi, BGN membuka kanal pengaduan dan secara berkala menyebarkan informasi untuk menjaga keterbukaan dan memperkuat partisipasi publik. “Kolaborasi publik menjadi kunci keberhasilan MBG,” tutup Hida.
