Jayapura, Euforia.id | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua menegaskan pelestarian keanekaragaman hayati (kehati), termasuk flora, fauna, dan ekosistem, adalah fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan.
Namun, lembaga tersebut mengakui tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kolaborasi intensif dari berbagai pihak, sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023.
”Kami sepakat, pelestarian kehati sangat penting. Namun, BBKSDA Papua tidak akan mampu melaksanakan tugas itu dengan sendiri. Perlu partnership, perlu kolaborasi,” ujar Kepala BBKSDA Papua, Johny Santoso Silaban.
Menurut Jhoni, Inpres Nomor 1 Tahun 2023 menginstruksikan berbagai kementerian, bahkan Kejaksaan dan Polri, untuk bersama-sama mengarusutamakan program pelestarian keanekaragaman hayati.
Sebagai langkah awal pengarusutamaan ini di Provinsi Papua, BBKSDA melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan terpadu peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL).
Tantangan terbesar dalam upaya konservasi, kata Jhoni, adalah masalah pemahaman. BBKSDA perlu lebih intensif menyosialisasikan pentingnya kehati kepada masyarakat luas.
”Tadi banyak masukan, kita perlu kerja sama dengan masyarakat adat. Karena ternyata di masyarakat adat itu juga ada semangat-semangat yang sama,” jelasnya.
PR utama yang harus dikerjakan adalah menggabungkan antara kearifan lokal masyarakat adat dengan pengetahuan konservasi modern untuk menciptakan kegiatan pelestarian yang efektif dan berkelanjutan.
Langkah Hukum dan Motif Ekonomi
Terkait maraknya penjualan satwa liar, BBKSDA akan memulai dengan upaya persuasif. Pasca-sosialisasi, pihaknya akan segera melaksanakan patroli atau pengawasan bersama peredaran TSL.
”Upaya yang dikedepankan adalah upaya persuasif. Tapi, bagi pelaku-pelaku yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana kehutanan, maka perlu penegakan hukum untuk efek jera,” tegas Jhoni.
Motif utama di balik perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar ini hampir selalu karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, semua sektor dituntut bekerja keras dalam memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat.
Jhoni memastikan, seluruh sektor akan dilibatkan dalam pengawasan terpadu, mulai dari unsur Polri, TNI, masyarakat, hingga organisasi non-pemerintah (NGO).
Jaringan Penjualan Teridentifikasi
Mengenai indikasi jaringan penjualan ilegal satwa liar keluar Papua, Jhoni mengakui bahwa pengumpulan data (puldata) sudah berjalan dan telah mengidentifikasi pihak-pihak mulai dari penjerat hingga penampung.
”Puldata sudah berjalan. Mulai dari penjerat, penampung, itu sudah ada. Cuma tetap dengan semangat persuasif. Kita betul-betul mengumpulkan data yang lengkap sehingga tidak salah nanti dalam mengambil tindakan,” katanya.
