Calon Wali Kota Jayapura, Jhonny Banua Rouw
JAYAPURA | Calon Wali Kota Jayapura nomor urut 2, Jhonny Banua Rouw akhirnya menjelaskan tentang salah satu program unggulannya bersama calon Wakil Wali Kota Jayapura, Darwis Massi yaitu pendidikan gratis.
Kepada wartawan di seputaran Abepura, Sabtu (16/11/2024) JBR menjelaskan tentang sumber anggaran dan pelaksanaan pendidikan gratis jika nanti terpilih menjadi orang nomor satu di Kota Jayapura.
Menurutnya, saat debat kandidat pertama dirinya telah menjelaskan tentang postur APBD Kota Jayapura sebesar Rp1,6 triliun. Di dalamnya sesuai amanat undang-undang otonomi khusus ada 35 persen alokasi untuk pendidikan.
JBR menjelaskan sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) siswa yang ada di Kementerian Pendidikan, jumlah sekolah negeri di Kota Jayapura tahun 2024, untuk SD, SMP dan SMA/SMK totalnya 127 sekolah negeri dengan jumlah siswa 36.676 siswa.
Sedangkan jumlah sekolah swasta dari SD, SMP dan SMA/SMK totalnya 91 sekolah dengan jumlah siswa 21.068 orang.
“Program pendidikan gratis ini untuk semua sekolah baik negeri maupun swasta, dengan total siswa 57.744 siswa,” katanya.
Untuk melaksanakan program pendidikan gratis itu, tim pemenangan JBR-Hadir telah mengkaji dan menghitung kebutuhan anggaran yang harus disiapkan nantinya jika terpilih.
Dana BOS untuk SD sebesar Rp1.090.000 per siswa, SMP Rp1.340.000 per siswa, SMA Rp1.820.000 dan SMK sebesar Rp1.940.000. Asumsinya, rata-rata per siswa membutuhkan Rp1.700.000, dikalikan total 57.744 siswa di Kota Jayapura, maka total anggaran yang dibutuhkan Rp98,164 miliar baik negeri maupun swasta.
“Sudah ada sekolah SD yang bisa gratis di Kota Jayapura yang kami temukan seperti di APO Tugu dan Kampung Mosso,” ucapnya.
Untuk itu sebelum masuk pada anggaran yang telah disiapkan nantinya, pasangan nomor urut 2 menilai hal terpenting ialah jika pendistribusian di setiap sekolah merata, baik jumlah siswa maupun ruang belajar yang akan dipergunakan.
Dengan begitu, setiap sekolah memiliki kualitas yang sama. Setiap anak-anak sekolah didistribusikan dengan baik, sehingga beban sekolah akan menjadi lebih ringan.
“Selama ini pendistribusian tidak merata. Sebab, ada sekolah yang siswanya hanya 20 siswa saat penerimaan murid baru, bahkan di tahun kemarin ada sekolah yayasan hanya menerima 2 orang siswa. Sehingga, jika dilakukan secara merata, maka beban akan semakin ringan,” katanya.
Ia mencontohkan antara sekolah A dan sekolah B saat penerimaan murid baru berbeda, padahal setiap sekolah membutuhkan biaya operasional.
Asumsinya, sekolah A lebih banyak siswanya sedangkan sekolah B sedikit, jelas yang jumlah siswanya sedikit akan berat memenuhi operasional itu.
“Jika sekolah A misalnya siswanya ada 60 orang dikali sesuai aturan dana BOS Rp1.820.000 sehingga dapatnya Rp109.200.000. Sedangkan sekolah B dengan 20 siswa dikali Rp1.820.000 hanya dapat Rp36.400.000. Artinya ada selisih cukup jauh, padahal biaya operasional sama,” ujarnya.
Selain mendorong pemerataan jumlah peserta didik, JBR juga ingin meningkatkan kualitas setiap sekolah yang ada di Kota Jayapura, sehingga tidak mesti orang tua ingin menyekolahkan anaknya di sekolah favorit sesuai keinginan.
“Makanya penyedian tenaga pendidik atau guru mesti merata, dimana diberikan pelatihan hingga melakukan rolling tenaga pengajar. Misalkan, ada guru matematika yang bagus di satu sekolah, kita bisa geser untuk mengajar di sekolah lain, seperti halnya dokter spesialis yang bisa praktek di rumah sakit lainnya,” kata mantan ketua DPR Papua itu.
Maka dari itu JBR menegaskan bahwa program pendidikan gratis di Kota Jayapura dapat diterapkan, karena APBD Kota Jayapura cukup. Belum lagi ada dana BOS dari APBN sebesar Rp46 miliar untuk siswa di Kota Jayapura.
“Anggaran yang akan disiapkan sekitar Rp98 miliar itu murni APBD, belum lagi dari dana BOS,” katanya. (*)