Euforia.id, Jayapura | Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Herlin Beatrix Monim memaparkan pelaksanaan tugas perdana yang dilakukan sehari pasca pelantikan.
Kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (8/1/2025), politisi NasDem itu mengungkapkan tugas perdana sebagai pimpinan definitif diawali dengan rapat evaluasi APBD Provinsi Papua tahun 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua, yakni Sekda dan jajaran.
“Kami telah membahas bersama dan masih perlu ada pendalaman bersama lagi terkait dengan hasil evaluasi. Besok kami akan melanjutkan rapat ini karena kita bersama-sama perlu melakukan penyempurnaan terhadap APBD yang kemudian akan dilakukan bersama-sama dengan dewan,” katanya.
Ia mengatakan, tindak lanjut evaluasi APBD itu akan diketahui setelah rapat lanjutan yang akan digelar besok.
“Besok setelah rapat baru kita bisa mengetahui bersama bagaimana kemudian penyempurnaan APBD itu nanti,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembahasan evaluasi APBD itu harus tetap dilaksanakan meskipun Alat Kelengkapan Dewan belum terbentuk.
“Sampai saat ini belum selesai pembahasan. Kita masih bahas bersama sampai besok. Itu agenda pertama setelah pelantikan pimpinan definitif,” jelasnya.
Ia menambahkan, agenda lain yang dilaksanakan pada tugas perdana sebagai pimpinan definitif DPR Papua yakni membahas penetapan tata tertib dewan DPR Papua yang sudah penyempurnaan oleh Kemendagri.
“Beberapa hari ini akan kita terima dan setelah itu kita akan melakukan pembentukan Alat Kelengkapan, tentu pembentukan Alat Kelengkapan Dewan ini kita membutuhkan beberapa hari untuk kita bersama-sama pimpinan fraksi mengusulkan nama-nama dari anggota yang akan didistribusi ke dalam Alat Kelengkapan Dewan lalu kita akan rapatkan dan melakukan pemilihan di setiap komisi dan alat kelengkapan lainnya,” paparnya.
Nantinya, setelah Alat Kelengkapan Dewan telah terbentuk, DPR Papua bisa melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana amanat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Kalau belum terbentuk tentu kita tidak bisa melaksanakan tugas ini. Itu agenda kita dalam beberapa hari ke depan. Sebagai pimpinan definitif kita juga sudah meminta Ibu Sekwan terus bersama menopang tugas dan fungsi dewan untuk juga berkomunikasi ke Kemendagri untuk segera tata tertib dewan ini diselesaikan. Tadi pagi kita sudah mendapatkan informasi itu sudah dan sebentar lagi kita akan terima untuk ditetapkan,” ujarnya.
Selain itu, DPR Papua juga telah menerima aspirasi masyarakat melalui mahasiswa yang menyampaikan terkait penolakan program transmigrasi ke Papua.
Hanya saja, ia menyadari aspirasi tersebut belum bisa ditindaklanjuti secara maksimal karena Alat Kelengkapan Dewan belum terbentuk.
“Kan ketika masalah yang disampaikan terkait dengan demo program pemerintah yang kemudian ada aksi pro kontra di tengah masyarakat itu tentu Komisi I yang akan membidangi untuk menangani masalah demo-demo dan kemudian masalah-masalah terkait pro kontra dengan masyarakat terkait program-program pemerintah itu. Maka Alat Kelengkapan Dewan harus segera terbentuk,” terangnya.
“Tapi tentu juga ada agenda lain yang kita akan bicarakan sesuai dengan apa yang menjadi program Pemerintah Provinsi Papua. Kita tentu akan bersama-sama mengawal itu dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan ini,” pungkasnya.
