Jayapura, Euforia.id | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU).
DPR keberatan dengan anggaran yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua yang dianggap terlalu besar.
Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai menyebutkan besaran dana hibah untuk PSU terlalu besar di tengah efisiensi anggaran pemerintah.
“Kita akan membentuk Pansus DPR, tapi rapat badan musyawarah (bamus) lebih dulu. Jadi saya sudah panggil anggota dewan lainnya untuk bahas pembentukan Pansus ini,” kata Denny Bonai, Selasa (4/3/2025).
Menurut dia, pengajuan dana hibah Pilkada nanti masih harus dikaji ulang dan belum bersifat final. Apalagi, PSU tidak bisa membebankan APBD Papua.
“Pengajuan itu belum pasti, kita akan duduk bahas bersama Pemda dan panggil KPU serta Bawaslu membahas anggaran kemarin dan pengajuan itu. Kita dewan punya kewenangan untuk mengetahui penggunaannya seperti apa. Jadi harus terbuka dan transparan,” ujarnya.
Ia berharap Pilkada yang nantinya akan digelar itu dilaksanakan dengan profesional, sehingga tidak menjadi beban bagi rakyat maupun pemerintah daerah.
“Saya berharap tidak ada lagi PSU. Karena rakyat yang jadi korban. Kita berharap ada solusi bersama untuk PSU ke depan,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, dikutip dari laman Pemprov Papua, papua.go.id, KPU Papua mengajukan anggaran sebesar Rp 168 miliar, meskipun sebelumnya mendapatkan alokasi anggaran Rp 155 miliar untuk melaksanakan Pilkada 2024.
Selain itu, Bawaslu Papua mengusulkan anggaran sebesar Rp 151 miliar, sementara aparat keamanan mengajukan total anggaran pengamanan sebesar Rp 48 miliar.
