Jayapura, Euforia.id | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendapat apresiasi tinggi dari Dewan Energi Nasional (DEN) atas langkah cepat dan progresif dalam mempersiapkan dokumen strategis Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Papua.
Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DEN, Bapak Dadan Kusdiana, saat melakukan kunjungan kerja ke Jayapura pada hari ini.
Kunjungan kerja DEN ke Papua awalnya bertujuan untuk mendorong percepatan penyelesaian RUED, mengingat Papua sebelumnya termasuk salah satu provinsi yang tertinggal dalam penyusunan dokumen tersebut. Namun, Dadan Kusdiana mengaku terkejut dan memberikan pujian atas inisiatif cepat yang telah diambil oleh Pemprov Papua.
“Kami ke sini untuk mendorong terbitnya Rencana Umum Energi Daerah, khususnya Provinsi Papua,” kata Dadan Kusdiana di Kota Jayapura, Senin (8/12).
“Lebih dari beberapa provinsi masih ada yang tertinggal, salah satunya Papua. Jadi kita mendorong. Tapi, setelah saya ke sini, saya baru tahu bahwa Gubernur ini kerjanya begitu cepat, cepat sekali.” katanya.
Sekjen DEN menjelaskan, upaya Pemprov Papua bahkan sudah mencapai tahap pengajuan legislasi. Draf RUED telah diusulkan dan dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua untuk dimasukkan ke dalam rencana pembahasan peraturan daerah.
“Saya tidak tahu bahwa sebetulnya sudah [diusulkan], untuk masuk di dalam rencana peraturan daerah. Jadi beliau sudah berkirim surat ke DPR, sudah komunikasi dengan sana untuk mengusulkan Rencana Umum [Energi] Daerah Papua ini masuk di dalam pembahasan. Tadinya itu yang ingin saya dorong, ternyata beliau sudah lakukan,” tegas Dadan.
Dengan diajukannya draf RUED ke DPR Papua, fokus DEN saat ini bergeser menjadi upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembahasan regulasi ini dapat segera terealisasi.
“Sekarang tinggal kita sama-sama mendorong ke DPR Papua supaya ini segera dibahas. Rencananya, pembahasan ini akan didorong segera pada awal tahun depan, yaitu Januari 2026,” ujarnya.
RUED Papua ini akan memuat proyeksi energi hingga tahun 2030, mencakup rencana pembangunan dan implementasi sektor energi di wilayah Papua, dengan masalah kelistrikan menjadi salah satu isu krusial yang menjadi perhatian utama.
Langkah cepat ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Papua dalam menjamin ketersediaan dan pemerataan akses energi, yang merupakan pilar penting dalam pembangunan daerah.
