Jayapura, Euforia.id | Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) telah memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyampaian Raperdasi, terungkap bahwa APBD 2026 disusun dengan total Pendapatan Daerah sebesar Rp2,03 Triliun, yang sebagian besar berasal dari Pendapatan Transfer (Rp1,46 triliun) dan Pendapatan Asli Daerah/PAD (Rp563,4 miliar).
Sementara itu, total Belanja Daerah mencapai Rp2,27 Triliun, dengan Belanja Operasi mendominasi sebesar Rp2,04 triliun.
“Dengan komposisi tersebut, APBD Papua 2026 mengalami defisit sebesar Rp239,1 miliar,” ungkap Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai.
Denny memastikan defisit anggaran tersebut sepenuhnya akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
Gubernur Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa APBD 2026 adalah instrumen utama untuk mengimplementasikan visi “Papua Cerah” pada tahun pertama kepemimpinannya.
Penyusunan anggaran ini berpedoman pada RKPD 2026 dengan tema “Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif”.
Gubernur menyoroti adanya penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yang menuntut pengelolaan belanja harus lebih efektif dan efisien.
Ia meminta agar pembahasan APBD memprioritaskan Belanja Wajib dan Program Strategis yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.
“Belanja daerah tahun 2026 dirancang untuk menopang peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta penyertaan modal BUMD sebesar Rp10 miliar,” jelas Fakhiri.
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mendesak seluruh alat kelengkapan dewan untuk mencermati Raperdasi ini dengan optimal mengingat waktu pembahasan yang terbatas.
