Jayapura, Euforia.id | Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan transparansi pengelolaan aset daerah. Hal ini merespons beredarnya video viral yang memperlihatkan dugaan pungutan terhadap masyarakat di area Kantor Otonom Kotaraja, Kota Jayapura.
Melalui Kepala Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua, Firdaus Failu, pemerintah menyampaikan klarifikasi bahwa hingga saat ini belum terdapat kebijakan penarikan retribusi terhadap penggunaan halaman Kantor Otonom sebagai sarana olahraga oleh masyarakat.
Firdaus menegaskan, setiap kebijakan pemungutan retribusi daerah harus didasarkan pada peraturan yang berlaku serta melalui tahapan sosialisasi terbuka kepada masyarakat.
Selain itu, pemungutan wajib dilengkapi dengan informasi resmi mengenai besaran tarif, dasar hukum yang jelas, dan penggunaan karcis sebagai bukti pembayaran yang sah.
Ia menekankan, berdasarkan hasil koordinasi internal bersama Biro Umum dan bendahara penerima, tidak terdapat kebijakan resmi terkait penarikan tarif masuk di lokasi tersebut.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembayaran atas pungutan yang tidak memiliki dasar hukum maupun pengumuman resmi,” ujar Firdaus.
Ia mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kalau menemukan praktik serupa di aset Pemerintah.
“Hingga saat ini penggunaan fasilitas di area Kantor Otonom untuk kegiatan olahraga masih dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat, sembari tetap menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan,” tutupnya.
