Jayapura, Euforia.id | Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia menyepakati pengembangan lahan sawah baru sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan di wilayah timur Indonesia.
Kesepakatan itu ditandai melalui penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Gedung Negara Papua, Dok V Jayapura, Kota Jayapura, Minggu (26/4/2026).
Program ini akan difokuskan pada pembukaan dan pengembangan lahan sawah baru yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung produksi pangan nasional, khususnya beras.
Papua dinilai memiliki ketersediaan lahan luas yang belum optimal dimanfaatkan, sehingga menjadi prioritas dalam agenda penguatan sektor pertanian.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan kesepakatan ini menjadi pijakan awal dalam merealisasikan program cetak sawah di Papua, yang masuk dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Pengembangan lahan sawah baru ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan produksi pangan. Papua memiliki potensi besar yang harus dikelola secara terencana dan berkelanjutan,” ujarnya.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penuh pengembangan lahan sawah baru di Papua.
Fakhiri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan Kementan atas perhatiannya terhadap Papua, khususnya dalam pengembangan pertanian yang dinilai dapat mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian pangan daerah.
“Kami berkomitmen mengawal seluruh proses pengembangan ini agar berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Fakhiri.
Ia menambahkan, pengembangan lahan sawah baru tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor pertanian.
Fakhiri juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberhasilan program, termasuk dalam penyediaan lahan, dukungan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat lokal.
Melalui kesepakatan ini, Papua diharapkan dapat bertransformasi menjadi salah satu pusat produksi pangan baru di Indonesia timur, sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah secara berkelanjutan.
