Jayapura, Euforia.id | Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan komitmennya membuka keterisolasian di wilayah pedalaman Kabupaten Mamberamo Raya melalui pembangunan jalan, Bandara, dan konektivitas antarwilayah.
Dalam kunjungan kerjanya dan tatap muka bersama Forkopimda serta masyarakat Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya, Fakhiri mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan memprioritaskan pembukaan akses dari Dabra menuju wilayah Sikari hingga daerah-daerah pedalaman lainnya.
“Kami akan buka mulai dari Dabra menuju Sikari. Kita akan terus buka jalan baru supaya masyarakat di pedalaman bisa keluar dari keterisolasian,” kata Fakhiri di Kasonaweja, Sabtu (16/5/2026) malam.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak karena banyak kampung di Mamberamo Raya masih sulit dijangkau. Ia mengaku baru memahami langsung beratnya kondisi masyarakat setelah melihat langsung situasi di lapangan.
“Saya datang supaya bisa merasakan bagaimana susahnya saudara-saudara di daerah pedalaman. Yang bisa kami lakukan sekarang adalah membuka terobosan sampai ke kampung-kampung supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan,” ujarnya.
Fakhiri juga menyinggung pengembangan sejumlah fasilitas transportasi udara dan pelabuhan untuk mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
“Bandara-bandara yang sudah ada akan kita dorong supaya bisa dimanfaatkan lebih baik. Pelabuhan juga nanti kita diskusikan dengan kementerian untuk ada di Burmeso,” katanya.
Selain infrastruktur, Pemprov Papua juga menyiapkan pengembangan kawasan ekonomi berbasis wilayah pembangunan. Mamberamo Raya masuk dalam kawasan pengembangan pertanian dan perkebunan, bersama sejumlah kabupaten lain.
Ia menegaskan pembangunan Papua tidak lagi berpusat di kota, tetapi dimulai dari kampung dan wilayah pedalaman.
“Saya mau bangun Papua dari kampung. Saya besar di pedalaman, jadi saya tahu bagaimana kondisi masyarakat di daerah terpencil,” ucapnya.
Fakhiri berharap kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan di wilayah pedalaman Papua.
