Jayapura, Euforia.id | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) menjalin kerja sama strategis untuk mempercepat pembangunan Kantor DPD RI di Jayapura.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) setelah pertemuan antara Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI dan Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, pada Senin (15/9/2025) di Kantor Gubernur Papua.
Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyambut baik rencana ini. “Kita tadi membicarakan berbagai hal, salah satunya penyiapan kantor DPD RI di Papua yang ada di Jayapura,” ujar Fatoni.
Sebagai langkah awal, kedua belah pihak menyepakati solusi jangka pendek. Untuk sementara, Kantor DPD RI di Jayapura akan menempati Lantai 13 Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), atau yang dikenal dengan Gedung Tifa.
”Tentu akan menggunakan pinjam pakai, nanti mekanismenya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Fatoni.
Ia berharap, dengan adanya kantor ini, masyarakat Papua bisa lebih mudah menyampaikan aspirasi dan berdiskusi dengan anggota DPD RI, yang merupakan perwakilan mereka di tingkat pusat.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PURT DPD RI, Hasan Basri, menekankan pentingnya pembangunan kantor ini. Menurutnya, sebagai provinsi induk dari daerah-daerah otonomi baru, Papua harus memiliki kantor DPD RI.
”Jangan sampai di Provinsi Papua, yang merupakan Papua induk, tidak memiliki kantor DPD RI. Ini untuk kepentingan daerah,” tegas Hasan.
Ia menambahkan, DPD RI akan segera menindaklanjuti kesepakatan ini. Pihaknya berharap sekretariat dapat segera berkoordinasi agar kegiatan perkantoran bisa segera dimulai.
Hasan Basri juga memastikan bahwa DPD RI akan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pembangunan ini dalam Anggaran 2026.
“Mudah-mudahan dengan hadirnya Kantor DPD RI ini, akan bermanfaat bagi masyarakat Papua dan Indonesia,” tutupnya.
Komentar ditutup.