Euforia.id | Berbagai masalah yang dihadapi pemerintah kota seluruh Indonesia menjadi salah satu agenda dalam Rapat Kerja Nasional XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang berlangsung di Grand City Hall, Kota Medan, Sumatera Utara, 1-2 Juli 2026.
Sejumlah rekomendasi APEKSI memfokuskan usulan kebijakan strategis pada percepatan layanan publik digital, reformasi Transfer ke Daerah (TKD) yang berkeadilan, implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN), serta penguatan peran pemerintah daerah dalam menangani persoalan perkotaan.
Rekomendasi ini dirumuskan melalui forum dialog dan sidang pleno strategis dalam rangkaian Rakernas XVIII APEKSI yang diselenggarakan di Medan.
Isu-isu perkotaan ini dirancangkan sebagai langkah adaptif pemerintah kota dalam menghadapi tantangan fiskal, bencana, dan pengelolaan tata ruang.
Wali Kota Jayapura, Dr Abisai Rollo SH, MH, menegaskan seluruh rekomendasi dapat di sampaikan langsung ke Bapak Presiden mengingat pemerintah Kota merupakan perpanjangan roda pemerintahan langsung di bawah Gubernur dan Presiden.
Sehingga aspirasi permasalahan yang dimiliki setiap daerah bisa disampaikan langsung kepada presiden.
Saat memberikan keterangan terkait hasil rapat tersebut, Abisai Rollo menegaskan pentingnya hasil rekomendasi ini bagi masa depan organisasi.
Lebih lanjut, ia mendorong agar pengurus pusat APEKSI mengambil langkah progresif agar suara dari daerah benar-benar didengar oleh pucuk pimpinan negara.
”Tetapi saya mengusulkan supaya hasil rekomendasi ini disampaikan langsung kepada Bapak Presiden berkaitan dengan kendala yang dialami oleh seluruh wali kota seluruh Indonesia, bahkan kondisi ini dirasakan juga oleh kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia dengan adanya efisiensi ini. Nah, itu menjadi rekomendasi akan kita sampaikan,” katanya.
Abisai Rollo juga berharap Ketua Umum dan Direktur Eksekutif APEKSI bisa segera menjadwalkan pertemuan formal dengan Presiden, baik dalam bentuk delegasi kecil maupun melibatkan seluruh kepala daerah kota.
”Sehingga saya berharap kepada Ketua Umum APEKSI dan Direktur Eksekutif kalau bisa itu harus bisa sampai ke Presiden dan kita boleh berjumpa dengan Bapak Presiden, apakah itu perwakilan dari APEKSI pusat yang berjumpa ataukah seluruh wali kota se-Indonesia yang 98 itu ketemu Presiden menyampaikan semua keluhan yang dirasakan oleh wali kota-wali kota,” pungkasnya.
Komentar ditutup.