Jayapura, Euforia,id | Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menegaskan bahwa Pemerintah Kota memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) bagi siswa asli Papua untuk membantu kebutuhan proses belajar mengajar di sekolah. Besaran bantuan tersebut bervariasi sesuai jenjang Pendidikan.
Menurut Rustan, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) nilai bantuan berkisar Rp400 ribu lebih. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), nilainya bervariasi hingga sekitar Rp500 ribu, sementara siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) rata-rata menerima sekitar Rp800 ribu.
Khusus siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bantuan mencapai Rp1,5 Juta.
“Anak-anak asli Papua keren. Ini nilainya, kalau SD sekitar Rp400 ribu lebih, SMP bervariasi sampai Rp500 ribu, SMA rata-rata Rp800 ribu, kecuali SMK Rp1,5 juta. Ini untuk membantu siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah,” ungkap Rustan.
Ia menjelaskan, Wali Kota Jayapura telah memiliki petunjuk teknis terkait pengelolaan dana tersebut. Dana BOSDa dapat digunakan oleh komite sekolah maupun untuk kebutuhan lain yang mendukung kegiatan pendidikan di sekolah.
Rustan menekankan adanya pengecualian kebijakan bagi sejumlah sekolah, di antaranya SMA Negeri 1, SD Negeri 1, SMA Negeri 1 Abepura, dan SD Negeri 1 Hamadi. Sebelumnya, sebagian dana tersebut dipotong oleh sekolah untuk keperluan komite.
“Tadinya semua dipotong oleh sekolah untuk komite. Tetapi sesuai permendikbud, komite itu tidak wajib, bersifat sukarela, boleh dipotong boleh tidak. Maka kami sampaikan kepada sekolah-sekolah,” katanya.
Rustan menambahkan, bagi orang tua siswa yang memiliki penghasilan tetap dan kemampuan ekonomi, iuran komite tetap dapat dibayarkan sesuai ketentuan sekolah. Sebaliknya, bagi orang tua yang tidak mampu, pemerintah kota memberikan ruang keringanan hingga pembebasan iuran.
Ia menyebut sekolah dapat menetapkan iuran komite sekitar Rp100 ribu atau Rp50 ribu per bulan bagi orang tua yang mampu. Sementara bagi keluarga yang benar-benar tidak mampu, sekolah dapat memberikan pembebasan setelah memperoleh keterangan tidak mampu dari pihak kelurahan.
“Kalau sama sekali dia betul-betul susah, tidak mampu, boleh gratis. Caranya minta keterangan dari kelurahan, lalu komite memverifikasi bahwa orang tua tersebut memang tidak mampu,”ujarnya.
Rustan menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian khusus Pemerintah Kota Jayapura terhadap anak asli Papua, khususnya di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak, seperti sepatu, tas, buku, dan perlengkapan belajar lainnya.
“Kondisi sekarang ekonomi lagi susah. Mungkin orang tua harus membelikan sepatu, tas, buku, dan kebutuhan lain untuk sekolah. Maka kami beri kebijakan itu,” katanya.
Ia berharap seluruh pihak, terutama pihak sekolah dan komite, dapat memahami serta menjalankan kebijakan tersebut dengan tepat, sehingga bantuan pendidikan benar-benar sampai kepada siswa yang membutuhkan.
Komentar ditutup.