Euforia.id | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan menjalin kerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk mengoperasikan pesawat N219. Inisiatif ini merupakan upaya strategis untuk mengatasi keterisolasian wilayah pedalaman dan mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
Melalui Dinas Perhubungan, Pemprov Papua Pegunungan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PTDI.
Saat ini, Pemprov sedang berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membahas skema subsidi.
Dukungan dana dari pemerintah pusat sangat penting mengingat tingginya biaya operasional penerbangan di wilayah terpencil.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Papua Pegunungan, Jimmy Yoku, program ini adalah bagian dari 100 hari kerja Gubernur John Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol.
Pesawat N219: Solusi Transportasi dan Logistik
Pesawat N219 dirancang khusus untuk kondisi geografis di Papua. Kemampuannya untuk lepas landas dan mendarat di landasan pendek (STOL) menjadikannya solusi ideal untuk daerah yang minim infrastruktur jalan dan bandara.
Pesawat ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas — mempermudah pergerakan warga dari kampung ke kota, membuka akses ke berbagai layanan.
Distribusi logistik — memastikan kelancaran distribusi bahan pokok dan kebutuhan dasar lainnya, yang dapat membantu menstabilkan harga dan ketersediaan barang.
Tantangan terbesar adalah pembiayaan operasional yang tinggi. Plt Kepala Dinas, Jimmy Yoku, menekankan bahwa negosiasi skema subsidi dengan Bappenas sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, inisiatif ini bukan hanya soal transportasi, tetapi juga percepatan pembangunan dan pemerataan.
Keberhasilan proyek ini diharapkan bisa menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.
