Jayapura, Euforia.id | Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperdasi) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025.
Hal ini disampaikan oleh Jony Y. Betaubun, dalam pelaporan pendapat akhir, Jumat (19/9/2025).
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti beberapa hal penting. Salah satunya adalah perlunya rasionalisasi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang saat ini mencapai 8.160 orang.
Fraksi PDI P meminta agar Gubernur segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyesuaikan jumlah ASN sesuai kebutuhan riil, termasuk melakukan mutasi ke kabupaten/kota atau provinsi lain di Tanah Papua.
Terkait utang belanja modal, Fraksi mencatat bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya pelaksanaan rekomendasi dari komisi-komisi di DPR Papua sebagai bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui Raperdasi tentang Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025,” katanya.
Total anggaran setelah perubahan tercatat sebesar Rp2.933.406.487.182,23, meningkat dari sebelumnya Rp2.775.925.071.404,00, atau mengalami penambahan sebesar Rp157.481.415.778,23.
Melalui forum dewan yang terhormat ini, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Raperdasi tersebut dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan dukungan dan persetujuan dari seluruh fraksi di DPR Papua.
