Jayapura, Euforia.id | Gubernur Papua, Irjen Pol (Purn) Matius Fakhiri, S.I.K., M.H., langsung tancap gas di awal masa jabatannya. Gubernur Fakhiri menyampaikan pesan tegas yang mengisyaratkan reformasi birokrasi total.
Dalam arahannya, Gubernur Fakhiri menekankan tiga poin utama bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Papua: sinergi, profesionalisme, dan pelayanan publik yang optimal demi kesejahteraan masyarakat.
”Kita tinggalkan semua perbedaan yang ada. Mari kembali ke semua tugas dan fungsi masing-masing,” tegas Gubernur Fakhiri.
Poin paling menohok adalah instruksi keras untuk menggratiskan seluruh pelayanan publik di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
”Tidak lagi memberikan layanan yang harus ada upahnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, kantor Gubernur adalah milik masyarakat. Ia juga memberikan peringatan keras terkait praktik pungutan liar dan pengelolaan anggaran yang merugikan.
”Yang suka ambil sedikit-sedikit, kamu stop,” tekannya.
Gubernur Fakhiri juga berkomitmen menghapus sekat antara pejabat dan masyarakat, termasuk dengan pegawai berpangkat rendah. Ia menyatakan ruangannya terbuka untuk melayani masyarakat dan meminta hal serupa diterapkan di seluruh jajaran pemerintahan.
Secara spesifik, ia menginstruksikan agar rumah jabatan diatur waktunya khusus untuk menerima masyarakat, guna menghindari kesan feodal. “Jangan bikin raja-raja kecil di bawah,” katanya.
Gubernur Fakhiri menginstruksikan pengecekan ulang data kepegawaian. Ia mengingatkan ASN yang tidak serius atau merasa lebih nyaman di luar Papua akan dievaluasi dan secara bertahap dialihkan ke provinsi lain atau kementerian/lembaga.
Menghadapi tantangan situasi nasional dan internasional, Gubernur juga meminta SKPD berfokus mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini disebutnya sebagai upaya meminimalisir ketergantungan pada dana pusat dan memastikan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat serta pegawai.
