Jayapura, Euforia.id | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berencana membentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua Menuju Papua Cerah sebagai strategi khusus untuk mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menjelaskan lembaga baru ini akan diisi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang bertugas mengelola aset provinsi dan menggali berbagai potensi PAD.
Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Gubernur Fakhiri menyatakan sektor kelautan dan pesisir akan menjadi prioritas utama.
“Saya utamakan fokus dari laut dulu, baru nanti di sepanjang pesisir. Hampir sembilan kabupaten/kota berada di wilayah pesisir, kecuali Keerom,” jelasnya.
Rencana strategis ini muncul di tengah tantangan fiskal yang serius dihadapi Pemprov Papua, terutama terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Menurut Gubernur, beban belanja pegawai masih menjadi tekanan utama dalam fiskal daerah. Kebutuhan ideal untuk belanja pegawai mencapai Rp 900 miliar, namun Pemprov Papua saat ini hanya mampu menyiapkan sekitar Rp 700 miliar.
Kondisi ini menyisakan defisit lebih dari Rp 200 miliar yang menjadi tanggungan daerah.
“Ini tidak bisa kita harapkan dan saya terbebani belanja pegawai Rp 200 miliar lebih. Namun, hal itu bukan membuat kita berhenti,” tegasnya.
Ia menegaskan Pemprov Papua berkomitmen untuk mencari solusi melalui pembentukan Badan Percepatan Pembangunan.
