Jayapura, Euforia.id | Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Papua Matius D Fakhiri menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, khususnya yang berada di bawah naungan yayasan-yayasan pendidikan di seluruh wilayah Papua.
Juru Bicara Gubernur Papua, M. Rifai Darus, menyampaikan bahwa Gubernur telah menginstruksikan Dinas Pendidikan Provinsi Papua bersama Tim Percepatan Papua Cerah untuk segera melakukan pendalaman menyeluruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan tenaga kerja pendidikan yayasan.
“Kita tidak boleh membiarkan ada kesenjangan kesejahteraan antara guru sekolah negeri dan guru yang mengabdi di sekolah-sekolah yayasan, terutama di wilayah terpencil dan terluar. Mereka adalah pilar peradaban Papua,” katanya.
Instruksi tersebut mencakup beberapa langkah strategis awal, mulai dari pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap guru dan tenaga kependidikan yayasan, kajian regulasi termasuk kemungkinan skema bantuan hibah, subsidi, atau afirmasi berbasis kebijakan daerah atau Pusat.
Lalu sinkronisasi dengan regulasi nasional, agar kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola keuangan daerah, dan analisis kemampuan fiskal daerah, sebagai dasar perumusan kebijakan yang berkelanjutan dan tidak bersifat sesaat.
Langkah itu merupakan bagian dari akselerasi program Papua Cerah, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.
Pendekatan yang diambil Gubernur bukan populisme kebijakan, melainkan berbasis kajian yang matang dan keberlanjutan.
“Kebijakan yang baik harus berdiri di atas data, regulasi yang kuat, dan keberpihakan yang adil. Gubernur ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak nyata dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” sebutnya.
Pemerintah Provinsi Papua juga membuka ruang dialog dengan yayasan-yayasan pendidikan, organisasi guru, serta pemangku kepentingan lainnya guna merumuskan formulasi kebijakan yang komprehensif termasuk Bupati dan walikota diProvinsi Papua.
Inisiatif ini disebut sebagai langkah awal reformasi kesejahteraan tenaga pendidikan non-negeri di Papua, yang diharapkan menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
“Papua Cerah dimulai dari ruang kelas. Dan ruang kelas yang kuat lahir dari guru yang sejahtera,” tutup Jubir.
