Jayapura, Euforia.id | Pemerintah pusat mulai memetakan peran strategis Papua sebagai salah satu kawasan penyangga utama ketahanan pangan, energi, hingga pusat pengembangan industri antariksa nasional.
Langkah itu diambil guna mendorong kemandirian wilayah timur Indonesia sekaligus memutus rantai ketergantungan pasokan dari Pulau Jawa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengakhiri ketergantungan Papua terhadap pasokan pangan dan energi dari luar daerah.
Selama ini, tingginya biaya distribusi dari Pulau Jawa menjadi pemicu utama melambungnya harga kebutuhan pokok di Bumi Cenderawasih.
”Kalau makanan atau solar harus dikirim dari Jakarta, ongkos angkutnya sangat mahal. Tidak adil jika masyarakat yang pendapatannya lebih rendah justru membayar harga yang lebih tinggi,” ujar Zulkifli.
Untuk merealisasikan target besar tersebut, pemerintah kini tengah mempercepat pembangunan di dua titik strategis.
Akselerasi pembangunan difokuskan di kawasan Wanam, Kabupaten Merauke. Kawasan ini diproyeksikan menjadi lumbung pangan dan energi mandiri agar Papua tidak lagi bergantung pada pasokan yang dikirim dari wilayah yang jauh.
Sedangkan Biak dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas peluncuran roket nasional. Posisi geografis Biak yang sangat dekat dengan garis khatulistiwa memberikan keunggulan kompetitif besar yang tidak dimiliki wilayah lain di Indonesia untuk peluncuran antariksa.
”Pembangunan fasilitas peluncuran roket di Biak akan dipercepat,” ujar Zulkifli.
Guna memastikan proyek strategis ini berjalan lancar, pemerintah pusat juga tengah menggodok berbagai usulan dari kepala daerah di Papua.
Usulan tersebut mencakup kebutuhan dasar pertanian seperti pembangunan jaringan irigasi, penyediaan dan distribusi pupuk, program cetak sawah baru, dan peningkatan infrastruktur penunjang pertanian lainnya.
Zulkifli menambahkan, seluruh usulan teknis ini akan segera dibawa dan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama Presiden sebagai bagian dari percepatan program ketahanan pangan nasional.
Komentar ditutup.