Jayapura, Euforia.id | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk meninjau langsung penanganan dugaan keracunan massal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura, Papua.
Dalam kunjungan kerja itu, Ribka mendampingi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI Trenggono, untuk memonitoring langsung penanganan korban di Distrik Depapre, Kamis (6/8/2026).
Sebelum meninjau lapangan, Wamendagri bersama Wakil Kepala BGN mengikuti rapat koordinasi terpadu bersama Pemprov Papua, Pemkab Jayapura, Kementerian Kesehatan, serta unsur TNI/Polri guna memastikan seluruh langkah penanganan berjalan cepat dan komprehensif.
Dalam arahannya, Ribka menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri hadir sebagai fasilitator antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan korban berjalan optimal sesuai laporan.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis Presiden yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Karena itu, pelaksanaannya harus memenuhi standar keamanan pangan yang tinggi,” tegas Ribka.
Usai rapat koordinasi, Wamendagri bersama Wakil Kepala BGN meninjau Puskesmas Depapre dan berdialog langsung dengan tenaga kesehatan untuk memastikan seluruh korban memperoleh pelayanan medis yang cepat dan tepat.
“Keselamatan dan kesehatan para korban adalah prioritas utama. Pemerintah harus memastikan seluruh pasien memperoleh pelayanan kesehatan terbaik hingga benar-benar pulih. Kita ingin memastikan seluruh penanganan berjalan maksimal,” ujar Ribka.
Selanjutnya, rombongan mengunjungi Posko Penanganan Korban di Kantor Distrik Depapre serta melanjutkan peninjauan ke RSUD Yowari untuk melihat langsung kondisi para pasien yang masih menjalani perawatan lanjutan dan memberikan dukungan moril kepada pasien beserta keluarganya.
Ribka menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal proses penanganan hingga seluruh korban pulih sepenuhnya serta memastikan koordinasi lintas instansi berjalan efektif.
“Penanganan korban harus menjadi prioritas utama. Pemerintah hadir untuk memastikan setiap warga memperoleh pelayanan kesehatan yang terbaik, sekaligus memastikan seluruh proses penanganan berlangsung cepat, terpadu, dan tuntas,” pungkasnya.
Komentar ditutup.