Jayapura, Euforia.id | BPJS Ketenagakerjaan menargetkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Provinsi Papua mencapai sekitar 70 persen pada 2026.
Target tersebut dinilai masih cukup menantang karena hingga saat ini jumlah pekerja yang telah terlindungi baru mencapai sekitar 9 persen dari total angkatan kerja di Provinsi Papua.
Kepala Kantor Cabang BPJS Tenaga kerja Provinsi Papua Sirta Mustakiem menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan optimistis target tersebut dapat dicapai melalui penguatan sosialisasi, peningkatan literasi, serta dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku Kepentingan.
“Kalau 70 persen, kita harus melindungi sekitar 120.000 pekerja. Sampai triwulan kedua atau semester pertama, angkanya memang masih cukup jauh, tetapi kami tetap optimistis dapat mencapai target tersebut,” ujar Kepala Kantor Cabang BPJS Tenaga kerja Provinsi Papua Sirta Mustakiem saat di temui Wartawan Euforia.id, di ruang kerja nya pada Senin (5/10/2026) Pagi.
Menurutnya, hingga Agustus atau September 2026 telah terjadi peningkatan jumlah pekerja yang terdaftar sebagai peserta.
Namun, peningkatan tersebut belum signifikan karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama dari sisi pemahaman masyarakat dan pelaksanaan program di tingkat kabupaten/Kota.
“Peningkatannya sudah ada, tetapi belum terlalu signifikan. Dari sisi literasi dan sosialisasi masih membutuhkan pemantapan serta dukungan dari seluruh Stakeholder,” katanya.
BPJS Ketenagakerjaan menilai pekerja penerima upah yang bekerja pada perusahaan atau badan usaha relatif telah memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan.
Ia menyampaikan, sebaliknya, pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal masih menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih. Kelompok tersebut meliputi petani, nelayan, pengemudi ojek, pedagang, pekerja harian, serta pekerja pada sektor jasa Konstruksi.
“Untuk pekerja penerima upah, pemahaman terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan sudah cukup baik. Namun, pada segmen pekerja informal dan pekerja bukan penerima upah, tingkat literasinya masih relatif Rendah,” jelasnya.
Ia mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan edukasi dan sosialisasi dengan melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan, perusahaan, kelompok masyarakat, serta media Massa.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Masyarakat yang sebelumnya belum memahami manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kini mulai mengetahui pentingnya perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan Kematian.
“Yang sebelumnya tidak tahu tentang jaminan sosial, sekarang mulai memahami. Bahkan, masyarakat yang sebelumnya menganggap jaminan sosial bukan kebutuhan mulai mendaftarkan dirinya secara Mandiri,” tuturnya.
Sirta, berharap pemerintah daerah segera memperkuat dukungan melalui regulasi dan Penganggaran.
Regulasi dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan berjalan secara konsisten, baik pada perusahaan, badan usaha, maupun sektor jasa Konstruksi.
“Kami membutuhkan regulasi dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Selain regulasi, dukungan anggaran juga diperlukan untuk melindungi pekerja rentan. Kelompok ini dinilai belum mampu membayar iuran secara mandiri karena keterbatasan Ekonomi.
“Pekerja rentan secara sosial dan ekonomi belum mampu membiayai perlindungan sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja membutuhkan biaya, apalagi membayar iuran. Karena itu, kami membutuhkan perhatian pemerintah dari sisi Pendanaan,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk memberikan perlindungan kepada pekerja informal dan pekerja rentan di wilayah Masing-masing.
Komentar ditutup.