Euforia.id | Sekitar 50 juta masyarakat diproyeksikan akan mengakses portal digitalisasi bantuan sosial (bansos) saat layanan tersebut resmi diterapkan secara nasional. Untuk mengantisipasi lonjakan akses serta memastikan keamanan data, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyiapkan serangkaian uji coba sistem sebelum pelaksanaan rollout nasional pada Oktober 2026.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa besarnya jumlah pengguna yang mengakses layanan secara bersamaan membuat kapasitas dan keamanan sistem menjadi prioritas utama pemerintah.
”Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,” ujar Meutya, dikutip dari siaran pers Komdigi, Kamis (10/9/2026).
Sebagai langkah mitigasi, Kemkomdigi bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan melakukan stress test dan load test. Pengujian ini tidak hanya bertujuan mengukur ketahanan kapasitas sistem, tetapi juga memastikan keamanan data pribadi masyarakat dari potensi gangguan siber.
”Kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya,” tambahnya.
Pemerintah juga akan mengatur pola akses guna menghindari penumpukan permintaan di waktu yang sama, mengingat gangguan sekecil apa pun pada sistem rollout dapat berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
Program digitalisasi bansos ini sebelumnya telah melalui tahap piloting di 215 kabupaten/kota. Melihat tingginya antusiasme serta kebutuhan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk memperluas layanan secara menyeluruh di tingkat nasional.
Kendati demikian, kesiapan infrastruktur digital tidak berjalan sendiri. Akurasi data penerima bantuan turut menjadi fokus utama pemerintah. Guna mengantisipasi kesalahan data di lapangan, Kemkomdigi bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyiapkan fitur mekanisme sanggah secara digital.
Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengajukan koreksi secara mandiri apabila menemukan ketidaksesuaian data penerima bansos. Dengan mekanisme tersebut, proses pemutakhiran data dapat terus berjalan secara berkelanjutan meskipun layanan digital telah beroperasi penuh.
Komentar ditutup.