Jayapura, Euforia.id | Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Papua, Riyanto Nay, secara terbuka mengkritik masih minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap anggaran media lokal di Papua. Ia menilai, hingga kini media lokal kerap diperlakukan setengah hati, terutama dalam hal alokasi anggaran publikasi.
Menurut Riyanto, pemerintah daerah seolah lupa bahwa media lokal bukan sekadar papan pengumuman kebijakan. Media bekerja langsung di lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, dan di banyak wilayah Papua justru menjadi satu-satunya sumber informasi yang dapat diakses publik.
“Media lokal bekerja di wilayah sulit, menjangkau masyarakat secara langsung, tapi ketika bicara anggaran, justru selalu ditempatkan di urutan paling belakang,” ujar Riyanto.
Kondisi tersebut berdampak serius terhadap keberlangsungan media lokal. Dengan dukungan anggaran yang minim, media dipaksa bertahan di tengah tuntutan kerja yang terus meningkat.
Liputan dituntut cepat, akurat, dan menjangkau daerah terpencil, namun tidak diimbangi dengan dukungan finansial yang memadai.
“Ini bukan soal manja. Ini soal logika,” tegasnya.
Riyanto menjelaskan, selain biaya sumber daya manusia, perusahaan media digital juga harus menanggung berbagai pengeluaran lain, mulai dari server, domain, keamanan siber, hingga pemeliharaan sistem teknologi informasi.
Di sisi lain, tuntutan terhadap profesionalisme pers—baik dari segi kecepatan, akurasi, etika jurnalistik, maupun kepatuhan regulasi—semakin tinggi.
Ia juga menyinggung penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua tahun 2026 sebesar Rp4,4 juta.
Menurutnya, terdapat ketimpangan kebijakan ketika pemerintah menetapkan standar hidup layak, namun tidak membuka ruang anggaran yang realistis bagi media lokal untuk memenuhi standar tersebut.
“Di satu sisi pemerintah bicara soal UMP dan hidup layak. Di sisi lain, media lokal tidak diberi dukungan anggaran yang memungkinkan itu. Akhirnya, beban jatuh ke perusahaan media dan wartawan,” katanya.
Riyanto menegaskan, jika pemerintah menginginkan pers yang profesional, maka dukungan yang diberikan juga harus profesional.
“Kalau pemerintah minta pers profesional, ya dukung secara profesional juga. Jangan minta pers kritis dan independen, tapi dipaksa hidup pas-pasan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa melemahkan media lokal bukan hanya soal bisnis pers, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas demokrasi daerah. Ketika media lokal tidak kuat, ruang publik berisiko dipenuhi informasi yang tidak terverifikasi karena tidak ada penyeimbang yang memadai.
“Kontrol publik melemah, informasi jadi timpang, suara masyarakat kecil makin sulit terdengar, dan ruang kritik makin sempit. Ini berbahaya, apalagi di Papua yang memiliki tantangan geografis dan sosial tersendiri,” lanjutnya.
Riyanto berharap pemerintah daerah dapat lebih adil dan realistis dalam memandang posisi media lokal. Media, menurutnya, bukan beban anggaran, melainkan mitra strategis dalam pembangunan dan penguatan demokrasi di Papua.
“Pesannya jelas. Pemerintah daerah harus berhenti melihat anggaran media sebagai formalitas. Media lokal adalah mitra strategis. Kalau terus diabaikan, jangan heran jika kualitas informasi publik ikut merosot,” pungkasnya.
