Dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah di wilayah OJK Papua meningkat dari Rp970 miliar menjadi Rp1,01 triliun, sementara pembiayaan syariah naik dari Rp991 miliar menjadi Rp1,16 triliun pada September 2026.
Untuk bank perkreditan rakyat (BPR), DPK tercatat menurun dari Rp847,2 miliar menjadi Rp818,27 miliar, namun penyaluran kredit BPR meningkat dari Rp1,9 triliun menjadi Rp1,96 triliun.
OJK Papua mengawasi langsung tujuh BPR, sementara satu BPR lainnya yang berkantor di wilayah kerja OJK Papua diawasi oleh OJK Provinsi Maluku karena kantor pusatnya berada di sana. Dengan demikian, total terdapat delapan BPR yang berkantor di wilayah kerja OJK Papua.
Di luar perbankan, piutang pembiayaan lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan meningkat signifikan dari Rp2,24 triliun menjadi Rp4,78 triliun.
OJK menyebut kenaikan tersebut menunjukkan masyarakat Papua semakin mengenal dan memanfaatkan layanan pembiayaan. Pembiayaan gadai juga meningkat dari Rp97,7 miliar pada April menjadi Rp114,4 miliar pada 2026.
Investasi dana pensiun naik dari Rp1,1 triliun menjadi Rp1,17 triliun, sedangkan aset penjaminan meningkat dari Rp185 miliar menjadi Rp287,7 miliar.
Yosua menjelaskan sebagian besar perusahaan pembiayaan memiliki kantor pusat di Jakarta, sehingga tidak seluruhnya berada dalam pengawasan langsung OJK Papua.
Namun, dana pensiun dan perusahaan penjaminan di wilayah tersebut tetap menjadi bagian dari portofolio pengawasan OJK Papua.
Sektor pasar modal juga mengalami dinamika tersendiri yang didorong oleh tingginya partisipasi investor di daerah.
”Sektor pasar modal juga menunjukkan peningkatan. Jumlah Sid meningkat dari 65,85 ribu menjadi 131,57 ribu, sementara frekuensi transaksi saham naik dari 570 menjadi 620 ribu,” kata Yosua.
Meski frekuensi transaksi meningkat secara tahunan, nilainya tercatat turun dibandingkan triwulan IV. OJK menilai hal tersebut kemungkinan dipengaruhi dinamika pasar pada periode sebelumnya, meskipun tren keseluruhan transaksi pada triwulan III 2026 masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Yosua menyoroti penguatan regulasi untuk mendukung manajemen risiko dan tata kelola sektor jasa keuangan.
OJK telah menerbitkan sejumlah POJK, termasuk ketentuan mengenai manajemen risiko perusahaan penjaminan dan dana pensiun, penilaian tingkat kesehatan, tata kelola, serta pengelolaan risiko bursa efek, LKP, dan LPP.
OJK juga memperbarui regulasi teknologi informasi serta menerbitkan ketentuan baru pada 2025 dan 2026 untuk mendukung perekonomian yang mencakup kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, pengembangan dan penguatan Pembiayaan Pemerintah Indonesia dan Pembiayaan Multiguna Produktif, pengaturan emas, serta penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Komentar ditutup.